Pemkab Sukabumi

Bupati Janji Revisi Raperda KIP

SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Bupati Sukabumi, Marwan Hamami angkat bicara terkait Rancangan Peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Sukabumi tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika dan Persandian (KIP). Orang nomor satu di wilayah terluas kedua di Jawa dan Bali ini menegaskan supaya bagian hukum merevisi pasal yang sempat menuai penolakan dari kalangan jurnalis selama ini.

“Saya pastikan akan memerintahkan Bagian Hukum supaya merevisinya,” ujar Marwan Hamami kepada Radar Sukabumi, kemarin.

Dalam perubahan pasal ini, lanjut Marwan, tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya, Bagian Hukum akan merevisi secara bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Sukabumi melalui Pansus yang telah dibentuk dalam Raperda ini. “Ada mekanismenya. Revisi pasal ini akan dibahas secara bersama-sama dengan DPRD,” imbuhnya.

Siapa Dibalik Raperda KIP?

Marwan mengaku berterimakasih atas adanya kritikan yang konstruktif pada Raperda ini. Dengan adanya kritikan tersebut, ia mengaku merasa dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Sukabumi ada pihak yang memperhatikan dan peduli atas kondisi Kabupaten Sukabumi kedepan. “Kritikan ini bagus, saya terima. Semoga dengan adanya kritikan yang bersifat konstruktif ini, Sukabumi lebih baik bisa terwujud kedepannya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, seluruh wartawan yang ada di kota dan Kabupaten Sukabumi menolak pasal 15 tentang Peliputan pada Raperda tentang Penyelenggaran Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2018. Selain dinilai bertentangan dengan Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, juga pasal tersebut nantinya akan membatasi tugas wartawan.

“Kami nyatakan keberatan dengan pasal dalam Raperda itu. Bahkan pasal itu menurut kami bisa dibilang konyol,” ujar wartawan nasional Pos Kota, Eman Sulaeman kepada Radar Sukabumi, kemarin.

Menurut Sule, wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya mengacu dan berpedoman pada UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). “Dalam pasal itu disebutkan, wartawan yang melakukan peliputan harus terakreditasi dan mendapatkan rekomendasi. Ini payung hukum yang digunakannya UU atau aturan yang mana? Bahkan ini menurut kami, akan membatasi kinerja teman-teman wartawan ke depan,” imbuhnya.

Sule menegaskan, sesuai dengan peraturan dewan pers nomor 1/Peraturan-DP/II/2010, wartawan hanya dituntut untuk meningkatkan kwalitasnya melalui uji kompetensi wartawan (UKW) yang dilaksanakan dewan pers melalui kegiatan sertifikasi. Sementara akreditasi, berlaku pada perusahaan pers dengan dibuktikan dengan dokumen perizinan yang lengkap dan terdaftar di dewan pers. “Kami melihat pasal yang dirancang pemerintah daerah ini terkesan dipaksakan dan ada motiv tertentu. Oleh karena itu, kami menuntut pasal itu dicabut,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi, R Jhoni Bambang mengaku Raperda itu disusun pada tahun 2018, sebelum ia menjabat. Bahkan mantan Setwan DPRD Kabupaten Sukabumi ini mengaku sudah melayangkan surat kepada bagian hukum supaya meralat pasal 15, pada 06 Maret 2019 lalu. “Tujuan kami baik, tidak ada maksud jelek sedikit pun. Kami juga sudah meminta supaya pasal 15 ini diralat pada Maret lalu. Oleh karena itu, apa yang menjadi masukan teman-teman hari ini akan kami terima,” singkatnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi menegaskan, setelah mendengarkan kedua belah pihak, ia sepakat untuk mendroping pasal 15 tentang peliputan pada Raperda tentang Penyelenggaran Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2018. “Pasal 15 dalam Raperda ini harus hati-hati, jangan sampai mengganggu kenyamanan aktivitas kerja wartawan yang sudah ada aturan kerja yang jelas,” timpal Agus.

Raperda Peliputan Akhirnya Dihapus

Menurut Agus, satu pasal soal peliputan tersebut didrop dan tidak boleh diimplementasikan sebelum dibahas ulang dan sebelum DPRD menerima masukan dari rekan-rekan wartawan. Ini artinya, kalau sudah didrop berarti tidak ada lagi rancangan itu. “Mudah-mudahan hubungan antara pers, eksekutif dan legislatif kedepan lebih baik demi Sukabumi lebih baik,” pungkasnya. (ren)

Tags

Tinggalkan Balasan