PENDIDIKAN

Nasib Sekolah Swasta Kota Sukabumi Merana

Ketua BMPS Minta Ketegasan Disdikbud Soal Rombel

SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Sukabumi, Endang Imam kembali memprotes penerapan sistem zonasi di Kota Sukabumi. Sebab pada kenyataannya membuat sekolah-sekolah swasta merana akibat sepi peminat.

Endang pun curiga, masih banyak sekolah negeri yang diduga masih melakukan pelanggaran seperti menambah rombongan belajar (Rombel). Padahal menurutnya, jika ada ketegasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terutama soal rombel, seharusnya bisa memberi keuntungan kepada sekolah swasta.

“Kalau menurut aturan siswa per kelas itu 32 siswa untuk negeri, sekarang untuk negeri maksimal sepuluh rombel berarti kan 320 kali 16 sekolah sudah 5.120 siswa yang terserap ke negeri, lah ini swasta gimana mau kebagian,” ungkap Endang Imam saat dikonfirmasi Radar Sukabumi, kemarin (11/7).

Ia pun berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah (Pemda), agar bisa membatasi jumlah rombel tidak harus sampai sepuluh rombel agar sekolah swasta tidak selalu kekurangan murid.

Endang yang terkenal lantang menyuarakan keadilan bagi nasib sekolah-sekolah berstatus swasta di Kota Sukabumi itu mengaku tidak masalah dengan adanya peraturan Permendikbud tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menerapkan sistem zonasi. Hanya saja seharusnya aturan itu seharusnya melihat sekolah swasta.

“Tentunya ini juga harus ada campur tangan dari pemerintah daerah dalam hal ini tentunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) di Kota Sukabumi,” desaknya.

Menurutnya, adanya sistem zonasi ini membuat sekolah swasta makin tak berdaya, dan membuat sekolah swasta menjadi sepi peminat.

“Tidak sedikit sekolah-sekolah swasta yang siap gulung tikar akibat kekurangan murid ini,” bebernya.

Yang tadinya ia menilai sekolah-sekolah swasta bisa lebih baik dengan zonasi. Tetapi ternyata makin memperburuk sekolah-sekolah swasta.

“Karena banyak siswa yang berebut masuk sekolah favorit lantaran adanya kesempatan melalui zonasi meski nilai NEM mereka kecil,” terangnya.

Dijelaskan Endang, untuk Kota Sukabumi sebenarnya paling gampang untuk diatur. Terutama untuk pembagian siswa, misalnya 50:50 untuk swasta dan negeri,” imbuhnya.

Apalagi menurutnya jumlah sekolah negeri untuk SMP, SMA dan SMK tidak sebanding dengan jumlah sekolah swasta. Seperti, disebutkan Endang, untuk jumlah SMP negeri (SMPN) di Kota Sukabumi sebanyak 16 sekolah, SMAN ada lima sekolah dan SMKN ada empat sekolah. Sedangkan SMP swasta di Kota Sukabumi jumlahnya mencapai 24 sekolah, SMA (14 sekolah) dan SMK (24 sekolah).

“Untuk pendaftar ke SMP saja outputnya tahun ini itu kurang lebih di 5.300 siswa, belum yang lulus sekolah SD, nah kalau Disdikbud-nya ada keberpihakan ke swasta seharusnya bisa dong dibagi dua, tarohlah 50:50 tapi nyatanya kan enggak, masa dengan jumlah segitu swasta tetap kekurangan murid?,” keluhnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Kota Sukabumi Budi Supriadi juga mengeluhkan hal yang sama. Meski untuk SMK tidak menggunakan sitem zonasi, tetapi PPDB masih berdampak pada SMK swasta yang saat ini masih kekurangan murid.

“Sampai saat ini kita masih membuka pendaftaran siswa, karena banyak juga SMK swasta yang saat ini sepi pendaftar,” terangnya.

Ia menyebutkan meski PPDB untuk SMK dan SMA negeri sudah ditutup, tetapi hingga saat ini SMK swasta masih sepi peminat. “Semoga ada perhatian yang serius dari pemda untuk hal ini,” tandasnya.

 

(wdy)

Tags

Tinggalkan Balasan