BANDUNG, RADARSUKABUMI.com — Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tidak perlu dipercepat. Perhelatannya dilaksanakan sesuai dengan jadwal, yakni Desember mendatang.
Begitu ditegaskan, Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, melalui sambungan teleponnya, Rabu (26/6).
Anggota DPR RI terpilih dari Golkar itu setuju dengan pernyataan yang dilontarkan oleh politisi senior Partai Golkar yang juga Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, yang menyatakan bahwa Munas Golkar tak perlu dipercepat karena pemborosan biaya.
“Pernyataan Pak JK itu menutup polemik terkait munas bahwa munas tidak perlu dipercepat,” kata Dedi.
Sebelumnya, Jusuf Kalla menilai, tak perlu ada percepatan Munas Golkar untuk memilih ketua umum partai berlambang beringin itu.
Kalla mengatakan, munas memerlukan ongkos yang besar. Karena itu, kalau Munaslub digelar sekarang akan percuma sebab masa jabatan hanya berlaku selama enam bulan, yakni hingga Desember 2019.
Dedi mengatakan, munas tetap dilaksanakan seusai jadwal. Ia mengibaratkan munas itu proses kelahiran.
Jika seorang bayi dilahirkan secara caesar dan prematur tentu akan lebih mahal biayanya serta berisiko dibanding dengan persalinan normal.
“Begitu juga munas. Kalau dipercepat akan memakan biaya lebih besar serta hasilnya juga berisiko dan itu tidak baik bagi Golkar. Biarlah munas seusai dengan jadwal biar menghasilkan ‘bayi’ yang sehat,” tegas Dedi.
Lebih lanjut, mantan Bupati Purwakarta itu menjelaskan, usulan segelintir elite agar munas Golkar dipercepat, hanya untuk mengejar jabatan-jabatan tertentu seperti menteri dan ketua MPR.
Oleh karena itu, ia menilai, percepatan munas dinilainya tidak urgen.
“Desakan munas itu kan hanya untuk mereka yang mengejar jabatan menteri. Padahal agendanya tidak mendesak,” katanya.
Selain itu, lanjut Dedi, desakan munas itu hanya dilontarkan oleh orang-orang yang tak memiliki kapasitas sekalipun itu kader Golkar.
Sebab, kata dia, munas itu layak disuarakan oleh pengurus DPD I dan DPD II Golkar serta organisasi sayap.
“Yang capable desakan untuk munas Golkar DPD I dan DPD II serta organisasi sayap. Kenyataannya, mereka tidak mengusulkan munas dipercepat. Munas dipercepat hanya disebutkan oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk itu,” pungkasnya.
(yud)
