Verifikasi Data Mahasiswa UT Pakai NIK

KUMPUL: Foto bersama Rektor UT Prof Ojat Darojat (tengah).

TANGSEL – Dalam rangka memudahkan verifikasi data mahasiswa, Universitas Terbuka (UT) menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

UT yang memiliki mahasiswa aktif 302.484 selama ini belum menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dalam menguji kevalidan data (mahasiswa).

Rektor UT Prof Ojat Darojat mengatakan, mahasiswa UT tidak hanya tersebar di penjuru Indonesia tapi juga luar negeri.

Dengan menerapkan sistem full online, otomatis akan lebih mudah mengecek data mahasiswanya.

“Dengan sistem pembelajaran jarak jauh, pertemuan mahasiswa dengan dosen cukup minim.

Dengan kerja sama ini, UT bisa mengakses data NIK di Kemendagri dan memverifikasi mahasiswa UT di seluruh Indonesia,” kata Prof Ojat usai penandatanganan kerja sama antara UT dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri di kampus UT, Pondok Cabe,Tangerang Selatan.

Acara yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan Dies Natalis ke-35 ini, banyak menyita perhatian civitas akademika UT karena ikut dipamerkan hasil penelitian tentang pendidikan jarak jauh (PJJ).

Lebih lanjut dikatakan Ojat, dengan adanya verifikasi tersebut, potensi adanya pemalsuan data kependudukan bisa dicegah.

Misalnya ada mahasiswa yang menggunakan NIK palsu saat mendaftar di UT.

Selain itu Ojat menuturkan data NIK tersebut diperlukan untuk menjamin pemberian beasiswa tepat sasaran.

“Kebutuhan menggunakan data kemahasiswaan sesuai petunjuk Kemenristekdikti.

Misalnya digunakan untuk penerimaan mahasiswa Bidikmisi, memudahkan dalam memverifikasi calon mahasiswa.

Selain itu penggunaan data NIK makin memperkuat posisi UT dalam menyelenggarakan ujian online,” papar Ojat.

Direktur Fasiltasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Gunawan menuturkan setiap orang memiliki NIK yang berbeda dan unik.

Saat ini sudah ada lima perguruan tinggi yang bekerja sama terkait akses data NIK.

Empat kampus lainnya adalah Universitas Moestopo, UNS di Solo, UGM, dan Undip.

Gunawan menjelaskan kerja sama dengan kampus banyak manfaatnya.

Di antaranya adalah sosialisasi kepada mahasiswa untuk segera melakukan perekaman e-KTP.

Kemudian pendataan nomor ijazah dan dimasukkan ke data kependudukan Kemendagri.

“Kerja sama ini akan membuka peluang tersebut memanfaatkan data kependudukan untuk kepentingan layanan publik.

Di samping bentuk dukungan terhadap program pemerintah terkait penerapan single identity di masa yang akan datang,” bebernya.

(esy/jpnn)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *