DPRD: Evaluasi Keberadaan PLTU!

SUKABUMI – Kasus bercecernya batu bara di pantai Cipatuguran, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi terus menuai persoalan di kalangan aktivis.

Bahkan selain Walhi Jawa Barat yang meminta Pemda tegas terhadap aktivitas kapal tongkang, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pun turut menyoal. Mereka meminta keberadaan PLTU yang berada di kawasan Geopark Nasional Ciletuh Palabuhanratu (GNCP) itu dievaluasi.

Bacaan Lainnya

“Kami menyarankan, Pemda Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat mengevaluasi keberadaan PLTU di Palabuhanratu. Karena itu berada di kawasan GNCP,” ujar Sekretaris HMI Jawa Barat, Aris Rindiansyah saat dihubungi Radar Sukabumi, kemarin.

Menurut Aris, Pemda dan Pemprov dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus mengkaji dan menilai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari keberadaan PLTU ini.

Terlebih dalam akhir-akhir ini, terjadi kapal tongkang yang batu baranya karam dan berpotensi merusak lingkungan. “Kalau ini dibiarkan, nantinya akan merusak lingkungan. Tentunya ke depan berdampak pada citra GNCP yang sudah diakui Unesco ini,” pungkasnya.

Sementara itu dihubungi terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa tongkang pengangkut batu bara.

Menurutnya kejadian ini merupakan fenomena alam, mengingat Palabuhanratu merupakan laut lepas yang sewaktu-waktu bisa berpotensi gelombang besar.

“Kami berharap, PLTU atau Indonesia Power supaya segera menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya mereka harus mengantisipasi dan bertanggung jawab,” timpal Agus Mulyadi kepada Radar Sukabumi, Rabu (8/5).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *