JAWA BARAT

Uang Haram Meikarta Mengalir ke Dewan Bekasi

BANDUNG – Pengadilan Negeri (PN) Bandung menghadirkan 15 anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Mereka dihadirkan untuk bersaksi soal kasus suap Meikarta atas terdakwa bupati non aktif Neneng Hasanah Yasin dan beberapa staffnya.

Berdasarkan dari para saksi, aliran duit suap Meikarta terungkap sampai ke kantong pribadi Panitia Khusus (Pansus) 19 dan 20. Kedua Pansus tersebut dibentuk khusus untuk menangani usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) demi kepentingan Meikarta.

Saksi Nyumarno mengatakan, pada 2017 beberapa anggota dewan mendapat Rp50 juta dibagi tiga. Uang tersebut diterimanya ketika sore hari saat ia hendak meninggalkan gedung DPRD Bekasi untuk bertolak pulang.

Namun, saat melintasi ruangan PLT Ketua DPRD Bekasi, yang saat itu di tempati oleh Jejen Sayuti. Ia melihat ada Henry Lincoln (Sekretaris Dispora Pemkab Bekasi) dan Mustakim Munasir (Wakil Ketua DPRD Bekasi) di sana.

“Kebetulan pintunya terbuka. Saya inisiatif masuk,” tutur Nyumarno yang juga politikus PDI Perjuangan dalam persidangannya di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Bandung, kemarin (1/4).

Di dalam ruangan, Nyumanto mengaku melihat setumpuk berkas Raperda yang tengah diusulkan Pemkab Bekasi atas dorongan pengembang proyek Meikarta. Ia tak segan membuka berkas tersebut, mengingat PLT Ketua DPRD merupakan rekan satu fraksi di PDI Perjuangan.

Selain itu, Nyumanto mengaku kebagian Rp10 juta, sementara Jejen dan Mustakim masing-masing mendapat Rp20 juta. Kemudian, kepada Nyumanto, Jejen mengatakan bahwa legislatif tengah mengawal bupati terkait pembangunan Meikarta.

“Kemudian setelah itu, ada pembagian uang. Yang bagi-bagi pak Mustakim,” ujar Jejen.

Dimana saat itu, dapat Rp300 juta dibagi empat kemudian ada pula aliran duit haram lainnya yang diterima jajaran pimpinan DPRD Bekasi. Duit Rp300 juta diberikan Henry Lincoln pada Mustakim.

“Beberapa pekan setelah itu, saya terima telepon. Saya enggak tahu kenapa Henry mengirimnya lewat saya. Setelah saya terima uang itu, langsung hari itu juga saya bagikan pada teman-teman,” jelas Mustakim.

Uang haram tersebut kemudian dibagi rata kepada empat orang, yakni Mustakim, Sunandar (Ketua DPRD Kabupaten Bekasi saat ini), Jejen, dan Daris. Dimana, per orang mengantongi Rp75 juta.

Selain uang haram tersebut, paket jalan-jalan ke Thailand diberikan kepada seluruh anggota Pansus 19 dan 20 pada 29 April 2017. Dimana, diberikan oleh Henry Lincoln.

Namun dari 15 anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang dihadirkan, tidak semuanya mengambil jatah liburan tersebut. Misalnya Daris, Wakil Ketua DPRD yang tidak mengambil kesempatan itu.

Namun, ada pula yang mengambil jatah liburan tersebut mengajak keluarganya. Seperti Taih Minarno, Ketua Pansus 19, yang mengajak istri dan satu anaknya. “Yang diakomodir tiket pulang pergi dan penginapan,” kata Taih, kepada hakim Tardi di kesempatan yang sama.

Totalnya, menurut catatan dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 29 orang yang ikut dalam perjalanan wisata tersebut. Jumlah itu termasuk keluarga yang dibawa.

Taih diduga menjadi sosok yang paling tahu soal jatah wisata ke Thailand dengan Meikarta sebagai sponsornya.

Hampir seluruh saksi yang dihadirkan mengatakan jika mereka mendapat informasi wisata dari Taih.

“Saat pulang dari kunjungan ke Surabaya, semuanya diberi tahu Taih tentang perjalanan ke Thailand. Tapi konteksnya liburan, bukan perjalanan dinas. Semua rekan waktu itu diminta segera mengurus paspor,” kata anggota DPRD lainnya, Nyumanto.

Usai persidangan, I Wayan Riana mengatakan, terungkap dipersidangan bahwa dari pimpinan DPRD, anggota DPRD menerima uang terkait RDTR termasuk juga fasilitas untuk jalan-jalan ke Thailand.

Sejauh ini, dirasakannya, Hendry Lincon menerangkan bahwa beliau memberikan uang ke DPRD seperti yang dijelaskan tadi. Ada Rp200 juta pemberian ke terkait pansus RDTR, pihaknya juga akan mempelajari dulu terkait keterangan-keterangan fakta-fakta di persidangan.

“Sejauh ini, mereka mengakui menerima tapi terkait atau hubungannya dengan Meikarta mereka tidak mengakui secara terus terang,” kata Wayan.

Berdasarkan keterangan Neneng Rahmi, Rp 1 miliar itu dibagi empat, Rp 200 Juta diberikan oleh Hendry Lincoln diterima oleh Taih, terus diberikan ke saksi-saksi tadi dan dibagi kembali dengan masing-masing Rp 3 juta sampai Rp 5 juta.

Kemudian Rp 300 diterima pimpinan. “Nah yang dua pemberian ini masih belum jelas. 300. DPRD belum mengakui pemberian itu, makanya nanti kita tanyakan pada saat pemeriksaan terdakwa,” pungkasnya.(azs)

Tags

Tinggalkan Balasan