KOTA SUKABUMI — Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sukabumi secara tegas menolak undangan audiensi dari Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kota Sukabumi.
Penolakan undangan audiensi membahas soal hasil rekrutmen PPN PNS dikarenakan yang disampaikan oleh Bawaslu terlalu mendadak.
“Bawaslu memberikan suratnya kemarin malam. Sedangkan acaranya jam 10 pagi. Makanya kita tolak,” ujar Ketua IMM Sukabumi Rajib Rivaldi,kemarin.
IMM pun menginginkan audiensi dengan Bawaslu bisa digelar di DPRD Kota Sukabumi. DPRD bisa menjadi penengah dan mengetahui pokok permasalahan yang sebenarnya. “ Kami sudah bersepakat audiensinya di DPRD Kota Sukabumi,”katanya.
Untuk waktu kata Rajib menyerahkannya langsung kepada Bawaslu Kota Sukabumi dan DPRD. Sehingga pihaknya menunggu saja surat undangan audiensi kembali. “ Yang menentukan waktu itu biar mereka, kita siap menerima undangan saja,” jelasnya.
Sementara itu terkait rencana IMM melaporkan Bawaslu Kota Sukabumi ke Ombudsman dan DKPP akan segera dilaksanakan.
Rencananya minggu depan saat ini pihaknya sedang melakukan persiapan berkas yang menjadi bahan laporan. “Kalau tidak Senin atau Selasa akan kita laporkan.,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Sukabumi Ending Muhidin mengaku tidak keberatan jiwa IMM ingin beraudiensi di DPRD. Namun dirinya, ingin memastikan dulu pihak dewan bersedia memfasilitasi pertemuan Bawaslu dengan IMM.
Menurutnya, jika audiensi itu jadi dilakukan di Gedung DPRD maka pihak Dewan harus berperan sebagai mediator. “Kalau mau di DPRD, berarti mediatornya yang harus siap. IMM kan bukan dewan,” ucapnya
Ending kembali menegaskan pihaknya tetap beritikad baik untuk menyelesaiakan polemik rekrutmen PPNPNS. Hanya saja, pihak IMM berkeras ingin penjelasan langsung dari Koordinator Kesekretariatan (Korsek).
“Waktu itu kan Korseknya tidak ada. Jadi bagaimana mau menemui. Mereka (IMM Sukabumi) tidak mau berbicara dengan kami yang mewakilinya,” ungkapnya
Sebelumnya IMM Sukabumi menolak undangan audiensi di Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi. Mereka lebih memilih beraudiensi di Gedung DPRD. Hal itu supaya lebih jelas dan diketahui DPRD terkair rekrutmen PPNPNS yang dianggap tidak transparan. (bal/son/rmol)
