Jalan Mulus, Ekonomi pun Mulus ?

Ilustrasi Jalan mulus

Oleh : Hadiyanto
Statistisi BPS Kabupaten Sukabumi

Tak dipungkiri bahwa keinginan masyarakat memiliki jalan desa yang beraspal merupakan hal yang mutlak. Sebagai salah satu penunjang utama dalam memasok hasil pertanian ke luar desa, agar roda ekonomi masyarakat desa berputar, setidaknya sedikit meningkatkan asa.

Bacaan Lainnya

Jumlah desa/kelurahan di Jawa barat memang hanya sekitar 6,5 persen saja yang belum merasakan jalan beraspal. Tapi secara angka lumayan besar bila melihat pemerintahan sekarang yang gencar membangun infastruktur.

Berdasarkan data Potensi Desa 2018 Badan Pusat Statistik ( BPS ) Jawa Barat jumlah wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 5.312 desa dan 645 kelurahan, Dan yang sudah beraspal sekitar 5.564 desa/kelurahan.

Memang selama ini masyarakat desa sangat berharap sekali dengan jalan yang sudah bagus beraspal, untuk mempersingkat waktu tempuh dari desa ke tempat pemasaran hasil pertanian. Setidaknya bisa mengurangi biaya angkut yang selama ini menjadi beban petani.

Otomatis menambah pundi pundi penghasilan masyarakat petani. Sementara hasil survei langsung ke lapangan, biaya angkut/pikul adalah 2.500 rupiah per karung, Dengan rata rata perkarung sekitar 40 – 45 kg gabah.

Pada dasarnya masyarakat sangat menanti pembangunan infrastruktur jalan yang lebih baik. Yang lebih menopang berjalannya ekonomi desa. Bila ekonomi desa berputar secara otomatis mengurangi urbanisasi.

Kenapa ? Pemuda desa tidak perlu lagi mencari penghasilan di kota atau didaerah lain. Bila perputaran ekonomi di desa sendiri juga bisa menjanjikan. Tidak perlu lagi menjadi tamu di desa sendiri.

Orang akan datang berbondong bondong untuk mendapatkan yang dicari. Hasil pertanian ataupun produk hasil olahan pertanian. Ya itu tadi syaratnya bila jalan mulus semulus janji pemerintah untuk membangun infrastruktur sampai ke pelosok.

Seperti kita ketahui pemerintah sudah menumpuk utang hingga puluhan triliun untuk mewujudkan impiannya yaitu jalan mulus hingga pelosok. Anggaran yang besar disalurkan ke tiap desa agar impian pemerintah bisa terwujud.

Juga impian masyarakat desa. Hanya pertanyaan kita adalah sampai kapan impian masyarakat ini akan terwujud. Merasakan jalan mulus yang permanen, agar hasil usaha pertaniannya mulus tersalurkan ke pasaran.

Masih ratusan kilo meter jalan diperkeras dan jalan tanah yang belum tersentuh pembangunan. Berapa hektar lahan pertanian yang belum terjangkau oleh jalan, berapa ton hasil pertanian yang lambat sampai tujuan, berapa ratus juta biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk angkut hasil pertaniannya.

Dan banyak lagi yang masih keterkaitan dengan masalah tersebut. Intinya bila jalan mulus beraspal maka ekonomi masyarakat desa akan meningkat

Kualitas jalan merupakan salah satu indicator untuk penghitungan Indeks Pembangunan Desa ( IPD ) yang menunjukan tingkat perkembangan desa dengan kategori tertinggal, berkembang, dan mandiri.

Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut. Jumlah desa mandiri sebanyak 1.194 desa (22,48 persen), 4.095 desa berkembang (77,09 persen), dan 23 desa tertinggal (0,43 persen).

Bila dihubungkan dengan janji kampanye Gubernur yaitu jalan mulus hingga pelosok desa maka sangat tepatlah bila saat ini pemerintah Jawa Barat mulai menginvetarisir dan mulai meningkatkan kualitas jalan pedesaan.

Meskipun jalan desa bukan sepenuhnya wewenang dalam program pembangunannya. Tapi itu merupakan bentuk perhatiannya untuk masyarakat desa. Agar masyarakat lebih sejahtera dari segi ekonomi karena hasil pertaniannya bisa tersalurkan dengan mudah dan lancar.

Tentu hal ini tidak lepas dari pengawasan masyarakat itu sendiri bila pembangunan jalan pedesaan sudah berjalan. Karena anggaran yang di salurkan tidak sedikit. Jangan sampai sekarang di aspal atau diperbaiki satu bulan kemudian sudah rusak lagi. Karena tidak terbukanya pemegang proyek pembangunan jalan. Sehingga dengan mudah mengurangi kualitas jalan yang dibangun.

Yang penting dalam pemerataan pembangunan ini kita bisa saling mendukung dan mengawasi. Pemerintah bisa menghimbau masyarakat agar tetap menjaga dan memelihara hasil pembangunan jalan agar tetap mulus dan terpelihara.

Masyarakat juga harus tetap menjadi pengawas agar selalu mengingatkan kepada pemerintah bila ada kecurangan atau penyelewengan anggaran pembangunan insfrastruktur desa. Bila itu berjalan sesuai koridor maka tidak ada yang tidak mungkin bila asa masyarakat desa akan terwujud memiliki jalan aspal mulus untuk mempermudah perputaran ekonomi desa.

Selain pembangunan jalan juga perbaikan atau pemeliharaan yang diharapkan oleh masyarakat desa. Banyak jalan yang sudah diaspal yang sekarang malah terkelupas lagi aspalnya dan dibiarkan hingga kini.

Kembali dengan semangat pemerintah sekarang yang gencar membangun insfrastuktur dan juga janji kampanye gubernur semoga apa yang diharapkan masyarakat desa segera terwujud dan ekonomi serta pertanian semakin lancar yang menunjang peningkatan kesejahteraan ekonomi petani.

Seperti yang dilansir di media bahwa Gubernur kita mencontohkan di Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah potensial akan hasil pertanian organiknya. Namun, kekurangannya masalah infrastruktur jalan kerap dikeluhkan masyarakat.( kompas.com ).

Selain di Kabupaten Tasikmalaya, sebagai contoh lagi di Kabupaten Sukabumi, merupakan wilayah potensi pertanian dan juga wisata alam yang mempesona termasuk Geopark Ciletuh wilayah yang membentang dari Palabuhan Ratu hingga Kecamatan Ciemas. Namun lagi – lagi masih ada masalah infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat.

Kembali, masyarakat berharap banyak dengan semangat pemerintah pusat dan juga komitmen Gubernur Jawa Barat dengan janji kampanyenya. Agar cita – cita pemerataan pembangunan infrastruktur dan pemerataan kesejahteraan antara desa dan kota segera terwujud,
Semoga.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *