RADARSUKABUMI.com, SUKABUMI- Adanya program Sosialisasi Ekonomi Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Ponpes Sulalatul Huda berubah menjadi Deklarasi Mendukung Capres Petahana Joko Widodo membuat Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan Geram.
Pria yang akrab disapa Hergun langsung menanyakan kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso perihal kejadian ini, dan meminta kepada Pihak OJK melakukan klarifikasi atas kejadian ini. “Saya sudah meminta kepada Ketua OJK (Wimboh Santoso) untuk segera melakukan klarifikasi dengan Surat secara resmi agar tidak blunder perihal kegiatan sosialisasi menjadi Deklarasi Dukungan Terhadap Capres Petahana”, ujar Wakil Direktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi ini.
Semestinya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak ikut campur dalam Pesta Demokrasi, karena akan membuat stigma negatif dimana Capres Petahana terlihat sangat ambisius dengan menggunakan seluruh stakeholdernya untuk secara eksplisit mengkampanyekannya kembali. “ Ini tidak etis dan tidak bagus dalam memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, tujuan diadakannya Pilpres itu kata Hergun untuk mengganti presiden secara periodik dan damai. Kekuasaan presiden cuma 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang selama 1 periode lagi. Kalau takut diganti jangan pernah mencalonkan diri jadi capres. “ Ini Republik bukan kerajaan. Kalau sudah yakin menang ngapain juga perlu sampai gunakan cara seperti ini, sepertinya capres petahana sangat khawatir bakal kalah,” pungkasnya.
(bal/*)
