KABUPATEN SUKABUMISUKABUMI

Buruh Tuntut Pemberlakuan UMSK

Bahkan, sering terjadi kekerasan yang dilakukan pihak perusahaahn atau manajemen terhadap buruh perempuan. Untuk itu, para buruh ingin diperhatikan pemerintah termasuk perlindungan investasi dan hubungan kerja,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Dadang Budiman mengaku sudah mengusulkan surat rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat soal UMSK yang tertuang dalam berita acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat. “Ya hasilnya pemerintah provinsi menyetujui untuk menindaklanjuti usulan penetapan UMSK pada 2019 ini,” ujarnya.

Untuk menjaga kondusifitas di perusahaan dan terjalinnya hubungan industrial yang harmonis, maka pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi menghimbau kepada seluruh perusahaan yang telah menyetujui UMSK 2019 agar melaksanakan pembayaran upah sektor terhitung pada Januari 2019. “Insya Allah semua persoalan buruh ini akan kita selesaikan secepatnya dan akan dibahas dengan pimpinan daerah serta unsur lainnya,” ujarnya.

Bupati Sukabumi, Marwan Hamami menegaskan, persoalan aksi buruh ini, akibat dari miss komunikasi antara pihak perusahaan, buruh dengan dinas terkait. Untuk itu, pemerintah daerah secara kebijakan akan melakukan komunikasi kembali antara para pemilik perusahaan untuk mencari titik temu dalam menyelesaikan persoalan ini dengan baik.

“Bagi saya, pemerintah daerah itu harus memberikan perlindungan kepada para pengusaha dan buruh sesuai dengan kebijakannya. Meski demikian, saya akan terus memperjuangkan hak para buruh dengan melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan,” katanya.

Ia berharap, persoalan buruh dengan pihak perusahaan di Kabupten Sukabumi tidak terulang kembali. Apalagi menurutnya, pada akhir tahun 2018 sampai saat ini terdapat 7 perusahaan yang melakukan PHK dengan jumlah karyawan sebanyak 7.000 sampai 10.000 buruh.

“Memang kesalahan kita adalah selalu mempercayakan persoalan ini pada dinas. Sehingga dampak dari persoalan ini menjadi bola salju dan tidak menemukan solusi dari kedua belah pihak. Sebab itu, kita akan memberikan luang kepada mereka untuk melakukan komunikasi dan menjalin kerjasama dengan Apindo,” pungkasnya.

Bupati Sukabumi Marwan Ham - Buruh Tuntut Pemberlakuan UMSK
FOTO : FOR RADAR SUKABUMI
MENANGGAPI: Bupati Sukabumi, Marwan Hamami saat menemui para demonstran di depan Pendopo Sukabumi.

 

(Den/t)

Laman sebelumnya 1 2
Tags

Tinggalkan Balasan