KABUPATEN SUKABUMISUKABUMI

Tahun Ini, Jemkesda Dihapus

RADARSUKABUMI.com – SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi akhirnya menghapus program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada tahun ini. Sebagai penggantinya, warga kurang mampu dan telah menjadi peserta Jamkesda akan dialihkan menjadi Peserta Bantuan Iuran (PBI).

Sekda Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri sudah mengintruksikan camat dan kepala desa supaya mendata ulang penerima manfaat program ini.

“Tahun 2019 tidak terbit lagi Jamkesda. Program ini akan berubah menjadi peserta bantuan iuran,” ujar Iyos Somantri saat menghadiri acara rapat koordinasi Jaminas Kesehatan Daerah (Jamkesda), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) disalah satu hotel ternama kawasan Sukabumi, Jum’at (25/01).

Menurut Iyos, meskipun dalam mekanismenya terjadi sedikit perubahan, namun diharapakn secara keseluruhan masyarakat tidak mampu di Kabupaten Sukabumi bisa menjadi kewajiban pemerintah supaya bisa peserta PBI. Makanya, semua pihak khususnya camat dan para kepala desa melakukan verfikasi ulang. “Sehingga mudah-mudahan pada tahun ini semuanya bisa tuntas,” imbuhnya.

Perubahan Jamkesda menjadi PBI ini merupakan kebijakan dan peraturan yang disampaikan pemerintah pusat. Selaku pemerintah daerah, Kabupaten Sukabumi akan mengikuti segala peraturan dan kebijakan pusat.

“Pemerintah daerah kita sudah siap menganggarkan itu sesuai dengan aturan pusat. Semoga keseluruhan masyarakat kurang mampu, premi PBI-nya menjadi kewajiban pemerintah daerah,” tegasnya.

Supaya peserta PBI ini benar-benar warga yang tidak mampu, lanjut Iyos, diharapkan seluruh camat dan kepada desa melakukan pendataan ulang. Data yang disampaikan harus benar-benar valid, sesuai dengan kondisi sebenarnya. “Lakukan pendataan ulang, jangan sampai ada warga yang kurang mampu tidak masuk program ini. Jadi harus benar-benar valid,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Didi Supardi menyampaikan, sistem integrasi Jamkesda ini akan diarahkan pada peserta PBI mandiri APBD. Artinya, pembayaran premi akan ditanggung pemerintah. Sementara yang mampu, diharapkan menjadi peserta mandiri tanpa rekomendasi dari Dinas Sosial.

“Ada beberapa kasus yang tidak dijamin BPJS Kesehatan, misalnya seperti kasus kejadian laur biasa, orang dengan gangguan jiwa, tawuran, miras oplosan dan lain sebagainya, sementara mereka diketahui sebagai orang miskin,” jelasnya singkat.

 

(ren)

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *