RADARSUKABUMI.com, – SUKABUMI – Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kota Sukabumi meminta pemerintah daerah ikut serta berpartisiapasi dalam menyukseskan Pemilu 2019 pada 17 April mendatang. Baik dari segi bantuan anggaran untuk mengcover anggaran yang tidak ada di APBN juga dibutuhkan sinergitas antara Pemerintah dengan KPU.
“Iya betul kami kemarin bertemu dengan Walikota Sukabumi, kita bersilaturahmi dan membahas mengenai persiapan Pemilu,” ujar Ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami, (23/1) kemarin.
Partisipasi pemerintah daerah di dalam Pemilu serantak ini kata Tami bantuan dalam bentuk anggaran. Soalnya, kalau dilihat dari postur APBN sangat terbatas, tidak semua kegiatan bisa tercover. “Besarannya nanti saja kalau sudah ada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kurang dari Rp 1 Miliar,”katanya.
Dijelaskannya, anggaran itu akan digunakan untuk kegiatan yang memang kurang dan belum dibiayai oleh APBN. NPHD ini sudah jauh-jauh hari, KPU ajukan kepada Pemerintah Daerah. “Kita ajukan anggaran itu sesuai kebutuhan, tidak mungkin ada duplikasi anggaran,” jelasnya.
Tami mencontohkan peruntukannya diantaranya seperti penyewaan gudang logistik, tenaga pendukung, dan sewa gudang di PPK dan PPS. Dirinya berharap NPHD ini bisa terealisasi di Februari soalnya Pemilu sudah mendekati hari H. “Iya ini sangat urgent karena memang ada beberapa yang tidak tercover,” ungkapnya.
Selain itu bukan hanya berkaitan dengan NPHD saja tetapi pemasalahan sinergitas antara pemerintah daerah atau intansi yang ada di Sekretariat PPK dan PPS. ” Kita ingin pemerintah mendorong sekretariat sinergis di PPK dan PPS. Sekretariat itu kan bagian dari ASN,” ujarnya.
Juga dalam penyediaan Limnas, karena saat ini Pemilu itu membutuhkan sebanyak 2 orang Linmas setiap TPS. Anggaranya sendiri, pihaknya akan meminta kepada Provinsi Jawa Barat. ” Nah hal semacam itu yang perlu kita kordinasikan dalam upaya persiapan Pemilu,” pungkasnya.
(bal)
