RADARSUKABUMI.com, JAKARTA – Para guru honorer K2 diminta berpikir positif mengenai rencana pemerintah mengangkat mereka menjadi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada awal Februari 2019.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR Djoko Udjianto yang berkaca pada kekhawatiran guru honorer K2 terhadap jaminan penggajian PPPK bila diserahkan pemerintah pusat kepada daerah.
“Enggak mungkin pemerintah itu melempar (kebijakan PPPK) kemudian tidak mengalokasikan anggaran,” kata Djoko kepada JPNN di DPR, Senin (21/1).
Dalam proses pengusulan penerimaan calon PPPK tahap satu dari honorer K1/K2, pemda harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). Hal itu berkaitan dengan kesediaan daerah menanggung beban gaji mereka.
Djoko menilai prosedur pengusulan yang datang dari pemda ke pemerintah pusat merupakan hal yang bagus.
Pasalnya, daerah merupakan pihak yang lebih memahami kondisi K2 di wilayah masing-masing.
“Soal gaji tadi, mana mungkin pemerintah tidak mengalokasikan? Apakah daerah terbebani? Pasti tidak terbebani,” tambah Djoko.
(fat/jpnn)
