Nantinya, Tisha menjelaskan, apabila sudah jadi, departemen integrity bekerja memasok bukti dan masukan kepada Badan Yudisial PSSI, yakni komite disiplin, komite etik, dan komite banding. Bukti-buktinya bisa melalui betting patterns dan pengamatan di lapangan. “Sementara semua tahu, badan yudisial saat ini juga disibukkan dengan perkara keolahragaan, jadi tidak bisa fokus,” paparnya.
Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan Polri, tapi bukan dari Satgas Antimafia Bola. Datangnya pun terlambat, tidak mengikuti pertemuan secara maksimal. Meski begitu, Karobinops Sops Polri Brigjen Polisi Imam Sugianto menyatakan, Polri dan PSSI memang perlu berkolaborasi dan bersinergi.
Karena itu, akan lebih baik jika kolaborasi dituangkan dalam MoU. ”Dengan adanya sinergi, kami akan tahu tugas pokok dan fungsi masing-masing,” kata Imam. Soal kolaborasi dengan polisi, Tisha menjelaskan, seharusnya Satgas Antimafia Bola hanya bisa melakukan pemeriksaan di area criminal offense. Artinya, pelanggaran-pelanggaran pidana yang ada di seputar terjadinya dugaan match fixing.
“Sedangkan untuk membuktikan ada tidaknya match fixing ada di PSSI. Dihukumnya juga di PSSI. Jadi, dua badan ini harus bekerja sama dengan baik,” terangnya. Di sisi lain, General Manager APPI Ponaryo Astaman yang juga hadir dalam pertemuan PSSI dengan AFC kemarin di Hotel Sultan Jakarta menyebut pembicaraan itu hanya sebatas pemaparan. Itu terkait match
fixing versi AFC. “Ya, hanya kategorinya seperti apa, siapa saja yang terlibat, pencegahannya. Itu saja, tidak ada pembentukan komite ad hoc,” ucapnya. Pertemuan PSSI dengan AFC terkait komite ad hoc itu juga tidak mengikutsertakan pemerintah.
Sesmenpora Gatot Dewa Broto mengaku tidak tahu-menahu terkait pertemuan tersebut. Padahal, seharusnya pemerintah diajak karena masuk dalam sinergi untuk memberantas pengaturan skor. “Belum ada ajakan. Mungkin mereka ingin konsentrasi di internal PSSI dulu,” ucapnya.
(net)
