RADARSUKABUMI.com – SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menargetkan untuk kembali mempertahankan nilai laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan status wajar tanpa pengecualian (WTP).
Karena itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menggelar bimbingan teknis akuntansi bagi penyusun laporan keuangan daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 2019. “Ke depan harus ada peningkatan kualitas laporan keuangan ini.
Mempertahankan WTP menjadi tugas kita bersama,” ujar Sekda Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri kepada Radar Sukabumi, kemarin.Menurut Iyos, kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah diukur dari kualitas laporan keuangan yang nantinya dinilai oleh BPK-RI dengan pemberian opinion, yaitu dinilai dari kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas system pengendalian internal.
“Makanya perlu persiapan semua. Jangan sampai kita berleha-leha,” imbuhnya. Dikatakan Iyos, kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah yang handal adalah kunci sukses terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan dan akuntabel.
Sehingga untuk menjawab perkembangan dan dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah, bimbingan teknis akuntansi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
“Semoga setelah kegiatan ini ke depan dapat terwujud penyusunan laporan keuangan yang memiliki kompetensi handal dan professional sehingga kita dapat kembali mempertahankan opini WTP dari BPK-RI,” tandasnya.
(ren)
