RADARSUKABUMI.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin stok beras aman. Saat ini, persediaan beras Badan Urusan Logistik (Bulog) berada dikisaran 2,1 juta ton. Lazimnya, di pengujung Desember, pasokan beras tidak lebih sekitar 700-800 ribu ton.
”Stok beras ini harus dipakai supaya harga stabil. Kami pastikan Bulog siap setiap saat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tutur Presiden Jokowi kala meninjau Pergudangan Bulog Divisi Regional (Divre) DKI Jakarta dan Banten, di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Kalau stok beras sedikit, biasanya terjadi fluktuasi harga. Karena beras stok cukup, harga beras stabil. Nanti Febuari dan Maret, masuk panen raya, pasokan beras akan bertambah. Pemerintah juga menjaga keseimbangan harga beras. Tidak terlalu mahal atau murah. ”Itu supaya petani dan masyarakat senang,” imbuh mantan Gubernud DKI itu.
Usai mengecek gudang beras, Jokowi kemudian meluncurkan operasi pasar untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Sebelumnya, kegiatan itu juga telah dilakukan serentak oleh Bulog Divre seluruh Indonesia pada 3 Januari 2019. Sesuai instruksi presiden (inpres) sebagai antisipasi kenaikan harga beras awal tahun 2019.
Sementara itu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyebut dengan pasokan beras 2,1 juta ton, hingga medio tahun ini tidak impor. Bulog tahun ini juga mematok target dapat menyerap 1,8 juta ton beras hasil panen. Jumlah itu, untuk mengganti operasi pasar. ”Nanti kalau ditambah, stok mencapai 3 juta lebih,” ucap Budi.
Sesuai inpres bilang Budi, Perum Bulog terus melaksanakan kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium di pasar-pasar strategis. Termasuk di pasar yang berpotensi mengalami kenaikan harga, sebagai antisipasi kenaikan harga beras pada awal 2019.
Pada pelaksanaan Kegiatan KPSH, Bulog melibatkan Pemerintah Daerah (pemda) melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan. Baik yang membidangi tingkat provinsi, kabupaten dan kota, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) masing-masing daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan maupun Pasar.
Khusus daerah DKI Jakarta, Perum Bulog bekerja sama dengan PD Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya. Bulog telah mengintruksikan seluruh divre melaksakan kegiatan KPSH melalui pengecer di pasar tradisional, retail modern, jaringan Sahabat Rumah Pangan Kita (RPK), sinergi BUMN, dan melalui distributor.
Selain itu, Bulog juga bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri untuk mengawasi pelaksanaan KPSH beras medium untuk menghindari penyimpangan di lapangan. Sesuai keputusan rapat koordinasi terbatas (Ratas) pada 27 Desember 2018 lalu, pemerintah menugaskan Perum Bulog mengintervensi pasar secara masif melalui kegiatan OP-CBP selama 3 bulan ke depan mulai Januari 2019.
”Kami sadar, keberhasilan menjaga pasokan dan stabilisasi harga beras medium setiap daerah akan tercipta bila dilakukan secara bersama dengan dukungan seluruh pihak, terutama pemda, dinas, aparat, dan pelaku pasar,” tegas mantan bos BNN tersebut. (dai)
