RADARSUKABUMI.com – JAKARTA – Beberapa hari terakhir keberhasilan pemerintah membukukan penerimaan 100 persen jadi santapan pemberitaan nasional. Ekonom INDEF Bhima Yudhistira meminta Kementerian Keuangan agar tidak lengah atas capaian tersebut. Menurutnya, hal itu terjadi karena faktor sementara.
“Pemerintah jangan bangga dulu penerimaan negara 100 persen itu karena durian runtuh harga minyak dan batubara sepanjang 2018 cukup tinggi. Tapi di luar harga komoditas sebenarnya kinerja penerimaan pajak sebenarnya biasa saja,” ujarnya.
Rasio pajak, kata Bhima, mengalami penurunan hingga mencapai persentase di bawah 11 persen. Kondisi itu seolah menandakan basis pajak Indonesia tidak mengalami perkembangan paska kebijakan Tax Amnesty.”Ini menandakan basis pajak usia diberlakukanya tax amnesty tidak bertambah signifikan. Pemerintah masih berburu di kebun binatang. Wajib pajaknya itu-itu saja,” ungkapnya.
Meski demikian, upaya pemerintah untuk meningkatkan basis pajak di dalam negeri masih bisa diperbaiki pada tahun ini. Hanya saja, tantangannya tidak akan mudah.Di sisi lain, tantangan itu juga turut mempengaruhi upaya pemerintah dalam mempertahankan capaian penerimaan negara 100 persen.
“Di 2019 tantangan makin kompleks. Harga minyak sekarang trennya turun karena oversupply pasokan di AS. Ada perang dagang penerimaan negara dari batubara bisa tergerus. Maka tidak ada jalan lain kecuali genjot penerimaan pajak dan otomatis naikan tax ratio,” tuturnya.
“Kuncinya ada di industri manufaktur yg berkontribusi 30 persen dari total pajak. Industri jangan loyo, beri banyak dukungan agar growth nya tinggi dan kontribusi ke pajak naik,” pungkasnya.
