Harry menceritakan sejak 2017 lalu terus memperbaiki sistem rekrutmen, penggajian, dan pemberian jaminan sosial kepada para petugas PKH. Tahun depan anggaran untuk petugas atau SDM PKH mencapai Rp 1,4 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan kepada 39.566 orang petugas PKH. ’’Ada kesiapan untuk memproses sekitar 39 ribu SDM PKH menjadi PPPK,’’ jelasnya.
Dia lantas merinci komposisi seluruh petugas PKH tersebut. Dari total 39 rbuan petugas SDM itu, ada tujuh orang berstatus koordinator regional. Kemudian ada 62 orang sebagai koordinator wilayah. Lalu ada 128 administrator database provinsi, 531 koordiantor kabupaten/kota, dan 408 orang pekerja sosial supervisor.
Kemudian ada 2.095 orang administrator database kabupaten/kota, 34.552 orang pendamping sosial PKH, 1.697 orang pendamping PKH Akses, 75 orang asisten pendamping PKH, dan 11 orang asisten pendamping PKH akses.
Harry menuturkan Kemensos siap memproses seluruh petugas PKH tersebut untuk menjadi ASN kategori PPPK. Sebab sudah ada anggaran untuk honorer maupun jaminan kesehatan serta jaminan ketenagakerjaannya. Anggaran untuk SDM PKH sebanyak Rp 1,4 triliun untuk 2019 juga sudah disetujui DPR.
Koordinator Wilayah I SDM PKH Jawa Tengah Arif Rohman Muis mengaku senang dengan adanya rencana Kemensos untuk menjadikan petugas PKH menjadi PPPK. ’’Karena ada kepastian status pada mas depan. Sehingga loyalitas dan pengabdian kepada masyarakat semakin kuat,’’ katanya.
siap mengikuti rangkaian seleksi untuk menjadi ASN kategori PPPK. Mulai dari tahap seleksi administrasi hingga seleksi kompetensi. Nantinya proses seleksi menggunakan sistem ranking atau pemeringkatan dalam menentukan kelulusan.
(wan/agm)
