POLITIK

DeMul Paparkan Solusi ‘Pembersihan’ PNS Anti Pancasila

BANDUNG— Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat Dedi Mulyadi memiliki solusi ‘pembersihan’ PNS anti Pancasila di setiap lembaga negara. Menurut dia, dibutuhkan pelaksanaan dua pendekatan sekaligus untuk maksimalisasi ikhtiar tersebut.

Dua pendekatan tersebut terdiri dari pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan kultural dapat dilakukan dengan cara penyaringan penuh pemahaman ideologi Pancasila di kalangan PNS.

“PNS ini benteng Pancasila di tengah kehidupan masyarakat. Masa gak setuju dengan Pancasila?. Karena itu, masing-masing lembaga negara harus melakukan screening mulai dari hari ini.

Itu penting dilakukan,” kata Dedi saat diundang sebagai budayawan dalam kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

Acara tersebut digelar di Bale Guru Linuhung, Gang Beringin, Kelurahan Negeri Kaler, Purwakarta, Rabu (21/11)
Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan, secara kultural, penolakan terhadap Pancasila merupakan cermin etos kerja yang buruk. Karena itu, kultur tersebut harus segera dihilangkan melalui penguatan budaya kerja.

Jika tidak berhasil, maka langkah terakhir berupa pemecatan dari status PNS harus dilakukan oleh pemerintah.

“Rekomendasi dari sini adalah pemecatan. Kenapa?, agar negara ini efisien. Mereka digaji dengan menggunakan uang negara. Jadi, harus taat pada dasar negara,” ujarnya.

Dedi meminta pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti usulannya tersebut. Secara teknis, TNI/POLRI dan para akademisi harus terlibat aktif menyikapi permasalahan ini. Seluruh lembaga negara harus aktif menyikapi masalah PNS anti Pancasila. Ini masalah serius,” katanya.

Terpisah, Kepala BKPSDM Purwakarta, Ruslan Subanda mengatakan bahwa pihaknya menanggapi serius rilis Kemendagri tentang PNS anti Pancasila. Bulan depan, institusinya akan melakukan assestment dan tes kompetensi kebangsaan ASN di Purwakarta.

“Mulai bulan depan, kita assestment. Ini wajib bagi seluruh pegawai. Nanti, ini kita gunakan untuk mutasi dan promosi,” ujarnya.

Berdasarkan data sementara, Ruslan memastikan bahwa di Purwakarta tidak ada PNS yang menolak Pancasila. Karena itu, secara kesimpulan dia menunggu kepastian hasil assestment.

“Kita tunggu ya. Tetapi kalau kita lihat memang tidak ada, tunggu langkah selanjutnya saja,” pungkasnya.

 

(gan)

Tags

Tinggalkan Balasan