JAKARTA – Korupsi yang melibatkan kepala daerah menjadi persoalan besar yang melanda Indonesia. Hal itu mengakibatkan proses jalannya pemerintahan di tidak efektif dan menghambat kemajuan.
Direktur The Habibie Center, Sofian Effendi menilai, rentetan operasi tangkap tangan yang menimpa kepala daerah menunjukkan Indonesia sedang darurat korupsi.
Sebab, jumlahnya sudah sangat besar. Sejak 2004, sudah 434 orang kepala daerah yang tersandung korupsi. “Jadi sangat memprihatinkan,” ujarnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, kemarin (14/11).
Sofian mmensinyalir, salah satu penyebab banyaknya kasus korupsi adalah besarnya biaya pemenangan Pilkada. Imbasnya, saat terpilih, Kepala daerah berupaya mencari materi untuk menutup kebutuhan selama kampanye.
Dalam kasus Bupati Klaten misalnya, terungkap fakta bahwa untuk menang, Sri Hartini membutuhkan Rp. 56 miliar. Padahal, gaji bupati ada di kisaran 8 jutaan.
“Kalau dia mengeluarkan Rp. 56 miliar, bayangan harus lebih dari 100 tahun jadi bupati baru costnya kembali,” imbuh pria yang juga menjabat Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tersebut.
