Pemerintah Kenapa Biarkan Pendidikan Jadi Ajang Bisnis?

SUKABUMI – Dinilai melakukan pembiaran dan turut menjadikan dunia pendidikan sebagai ajang cari untung, pemerintah dituding telah melenceng dari amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Kritikan ini dinyatakan Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Indah Abdul Razak. Dia meminta, pemerintah segera mengubah haluan kehidupan berbangsa dan bernegara, agar kembali ke konstitusi.

Kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, ujarnya, telah melenceng dari cita-cita kemerdekaan. Ini ditunjukkan dengan haluan ekonomi Indonesia yang liberal dan kapitalistik. Serta ori­entasi pendidikan nasional yang mengarah pada keuntungan dan semakin liberal.

Pendidikan Indonesia, tegas­nya, telah berada di bawah dikte pasar. Perjanjian multilateral di antara negara-negara anggota World Trade Organization (WTO), telah menetapkan pendidikan sebagai salah satu sektor industi tersier.

Produknya, berupa jasa pendidikan yang diperjual­belikan. “Pendidikan jadi komoditi ekonomi dan ditempatkan di bawah rezim pasar bebas,” cetusnya.

Lebih jauh Indah menjelaskan, pendidikan menjadi salah satu di antara sekian sektor yang mungkin ditanami modal swasta.

Konsekuensinya, penetrasi modal internasional ke dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pun semakin besar. Mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi serta non formal.

“Demi tujuan investasi modal tersebut, untuk mendapatkan keuntungan, institusi pendidikan akan berubah menjadi institusi bisnis. Proses pengelolaannya berorientasi pada keuntungan,” ujarnya.

Menurut Indah, momentum Pemilu 2019 merupakan saat yang tepat untuk menegakkan kembali cita-cita para pendiri republik ini. Seperti yang tertuang dalam preambule UUD 1945.

Untuk itu, paparnya, LMND menyampaikan sejumlah seruan kepada para calon presiden, calon wakil presiden, hingga calon anggota legislatif.

Antara lain, haluan ekonomi Indonesia harus diganti. Dari ekonomi liberal, menjadi ekonomi yang berdasar pada Pasal 33 UUD 1945. “Konkritnya, harus mewujudkan kedaulatan pangan dan energi.

Hentikan impor secara bertahap. Lakukan reforma agraria secara lebih luas. Lakukan inovasi untuk mendukung peningkatan produktivitas,” ujar Indah.

Kedua, harus ada perubahan paradigma pendidikan nasional yang berorientasi profit ke arah pendidikan yang memanusiakan manusia. Juga dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. “Kami juga menuntut pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis,” ujarnya lagi.

Sedangkan Sekjen LMND Muhammad Asrul menambahkan, upaya menuju perubahan itu tidaklah mudah. Untuk mengembalikan haluan ekonomi dan mewujudkan pendidikan gratis dan ilmiah, harus menjadi perjuangan bersama seluruh kekuatan demokratik. Di sampingmenjadi tuntutan seluruh rakyat.

 

(rmol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *