PALABUHANRATU— Musim hujan yang sudah mengguyur Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya menyebabkan kekhawatiran masyarakat akan munculnya penyakit Deman berdarah dengue (DBD) dan penyakit Malaria. Untuk mengatisipasi munculnya penyakit tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi sudah menerjurkan puluhan tim juru malaria desa (JMD) dan survailance kelapangan.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun koran ini, saat ini tim JMD sudah diterjunkan ke sejumlah daerah yang rawan penyebaran endemik malaria dan DBD, ada beberapa kawasan yang dinyatakan zona merah DBD dan Malaria, seperti daerah yang berbatasan langsung dengan perairan Samudera Hindia.
“Tim JMD disini bertugas untuk terus intensif melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus penyakit DBD. Dengan harapan penyebaran kasus penyakitnya bisa diminimalisasi,”ujar Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi, Harun Arasyid, kemarin.(08/11).
Lebih lanjut Harun mengatakan, sebelumnya warga di kawasan endemik malaria sangat berharap pemerintah untuk segera melakukan program pengasapan. Namun langkah yang dilakukan Dinkes kali ini berbeda tidak melakukan pengasapan. “Karena pengasapan dinilai tidak efektif, maka pemberangusan jentik dilakukan dengan menerjunkan tim JMD, ketitik rawan,”kata dia.
Selama ini penduduk yang tinggal di kawasan endemik malaria terlalu tergantung pada fogging dalam pemberantasan nyamuk. Padahal selain fogging yang biasanya dilakukan petugas Dinkes, masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk memberantas nyamuk secara swadaya dan mandiri. “JMD sekaligus mensosialisasikan cara-cara mencegah malaria antara lain dengan pemasangan kelambu di tempat tidur dan penguatan daya tahan tubuh,” katanya.
Berdasarkan data dari Dinkes Kabupaten Sukabumi terdapat sebelas wilayah yang diduga merupakan areal merah penyebaran nyamuk malaria. Tidak hanya di sejumlah pesisir pantai Kecamatan Palabuhanratu, Cisolok, Tegalbuleud, Surade, Ciracap, Waluran, Lengkong, Ciemas, Jampang Kulon, Simpenan, Cikakak. Tetapi pesisir pantai di Kecamatan Simpenan merupakan areal prioritas pengawasan.
