JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyerahan hibah perangkat elektronika berupa 500 unit laptop dan 300 unit printer kepada Pemerintah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kabupaten Banyuwangi.
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Keuangan (Menkeu) kepada Gubernur Bali, Bupati Bayuwangi, dan perwakilan Provinsi NTB (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTB) di Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Bali.
“Sesuai amanat Presiden RI agar penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-WBG tahun 2018 memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Kamis (25/10).
Dijelaskan secara rinci, sebanyak 200 unit laptop dan 125 unit printer dihibahkan kepada instansi pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Selanjutnya, sebanyak 200 unit laptop dan 125 unit printer dihibahkan kepada instansi pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, dan 100 unit laptop dan 50 unit printer dihibahkan kepada instansi pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
“Laptop dan Printer tersebut adalah barang yang baru digunakan selama satu bulan dalam penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 oleh para staf IMF/WB, Panitia Nasional maupun delegasi,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, penyerahan hibah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah bagi pengembangan dunia pendidikan di daerah sekitar pelaksanaan Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018. Menurutnya, keputusan ini sudah mempertimbangkan Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun proses administrasi hibah telah dilaksanakan dengan berpedoman dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
“Saya berharap, barang-barang tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar di tiga daerah tersebut, karena pendidikan adalah bagian dari upaya Indonesia meningkatkan daya saing bangsa dan mewujudkan Indonesia sejahtera secara inklusif,” pungkas Sri Mulyani.
(hap/JPC)
