RADARSUKABUMI.com – Ketua Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) Suhendra Hadikuntono mengatakan, pihaknya semakin getol menyuarakan reformasi untuk olahraga kulit bundar di tanah air. Gerakan yang digagas KPSN juga menggelinding dengan kencang bak bola salju.
Beberapa Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI menyambut hangat ide yang digulirkan KPSN. Hal itu terlihat dari pertemuan yang dilakukan secara simultan di Jakarta dan Bandung, Rabu (17/10) lalu. Di Jakarta, Suhendra mengadakan pertemuan dengan salah satu ketua asprov yang sangat berpengaruh.
Sementara itu, Sekretaris KPSN Alief Syachviar bertemu dengan Ketua Asprov PSSI Jabar Tommy Apriantono di Bandung. Suhendra menjelaskan, KPSN yang lahir awal Oktober 2018 lalu berniat mereformasi PSSI secara total.Menurut dia, PSSI di bawah Ketua Umum Edy Rahmayadi telah menyimpang jauh dari khitah dan cita-cita awal.
Hal itu terlihat dari tebang pilihnya Komisi Disiplin PSSI dalam menjatuhkan sanksi ke klub-klub dan keputusan Edy merangkap jabatan sebagai gubernur Sumatera Utara. “Padahal, perangkapan jabatan kepala daerah dan ketua umum PSSI melanggar aturan,” kata Suhendra, Jumat (19/10).
Pria yang karib disapa Hendra itu merujuk Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 800/148/SJ tentang Pelarangan Rangkap Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI, Klub Sepak Bola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural, tertanggal 17 Januari 2012.
“Mendagri Pak Tjahjo Kumolo juga sudah menginstruksikan kepala daerah tidak merangkap jabatan di organisasi olah raga. Kini saatnya mendagri melakukan eksekusi dengan mengultimatum Edy Rahmayadi untuk memilih salah satu jabatan, apakah gubernur atau ketua umum PSSI,” imbuh Hendra.
Dia menambahkan, gubernur dan ketum PSSI bukanlah jabatan sembarangan sehingga tidak bisa dirangkap. “Kalau dirangkap, bukan hanya PSSI yang menjadi korban karena tidak diurus dengan maksimal, melainkan juga rakyat Sumut. Sebab, waktu untuk melayani rakyat tersita untuk mengurus PSSI. Dua-duanya akan menjadi korban,” jelas Hendra.
Hendra mengibaratkan ikan yang membusuk dimulai dari kepala. Menurut Hendra, agar PSSI tidak ‘membusuk’, kepalanya harus “dipotong” terlebih dahulu. “Reformasi PSSI akan kami mulai dari sini,” terang ketua umum Putra-putri Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Pujakessuma) Nusantara itu. KPSN juga mewacanakan pergantian seluruh anggota Executive Committee (Exco) atau Komisi Eksekutif PSSI.
Sebab, saat ini ada beberapa angota Exco PSSI dari partai politik dan pemilik klub sehingga rentan menimbulkan konflik kepentingan. Hendra juga mengklaim salah satu ketua asprov yang ditemuinya sependapat dengan misi KPSN. “Besar rasanya hati saya. Ternyata ketua Asprov tersebut satu barisan dengan garis perjuangan kami,” tutur Hendra.
Sementara itu, Ketua Asprov PSSI Jabar Tommy Apriantono menyambut baik gerakan KPSN untuk melakukan perubahan total di tubuh PSSI dan persepakbolaan Indonesia.
Tommy lalu memberi contoh kasus kematian suporter The Jakmania Haringga Sirla yang tewas dikeroyok oknum Bobotoh menjelang laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) beberapa waktu lalu. “Ini merupakan salah satu problem besar sepak bola Indonesia. PSSI terlalu sarat kepentingan sehingga penegakan hukum sering lemah,” ujar Tommy di Kampus ITB, Bandung, Rabu (17/10).
Menurutnya, PSSI selalu berkilah statuta sebagai landasan hukum. Namun, pada praktiknya banyak pelanggaran statuta yang justru dilakukan oleh pengurus PSSI sendiri. Pria yang juga dosen ITB ini mengaku siap bekerja sama dengan KPSN untuk melakukan perubahan total sepak bola nasional. ”Mau buat acara urun rembug atau agenda lain, saya siap bergabung dengan KPSN,” kata Tommy.
(net)
