BANDUNG— Dalam mengawal pemilu serentak 2019. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memahami bahwa kehadiran media menjadi penting, karena media sangat berperan strategis dalam memberikan edukasi, informasi bagi masyarakat sekaligus sebagai fungsi kontrol dalam rangka pengawasan Pemilu.
Komisioner Bawaslu Jawa Barat Lolly Suhenti mengatakan, dengan tingginya potensi pelanggaran dan sengketa pada Pemilu 2019 di Jawa Barat, perlu diantisipasi sejak awal. Salah satunya dengan mengedepankan strategi pencegahan.
“Bawaslu RI baru saja meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019. Jawa Barat memiliki indeks kerawanan sedang jika dilihat secara provinsi.
Akan tetapi di beberapa daerah kabupaten/kota seperti, Purwakarta, Kuningan, Tasik, Cianjur dalam beberapa dimensi dan sub dimensi termasuk dalam kategori rawan tinggi,” kata Lolly dalam rakor bersama Pimpinan Redaksi Media Massa, di Kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga Kota Bandung, Rabu (3/10).
Ia mengatakan, sampai saat ini sejak tahapan Pileg 2019, Bawaslu Jabar sudah menangani 1 laporan dugaan pelanggaran, dan 8 proses penyelesaian sengketa. Padahal kampanye baru dimulai dan waktunya masih sangat panjang.
“Dengan kondisi ini, sangat penting peran dan fungsi pencegahan Bawaslu melalui konsep pengawasan partisipatif yang membutuhkan dukungan banyak pihak. Dalam hal ini, beberapa kali kami mengundang tokoh agama, mahasiswa, dan jurnalis untuk bekerjasama dalam melakukan pengawasan partisipatif,” pungkasnya.
Sebelumnya, bawaslu mengadakan Rakor yang bertajuk “Bangun Sinregitas Melakukan Pengawasan Pencegahan Pelanggaran,”. Rakor ini juga dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah, serta pimpinan lainnya Bapak Zaki Hilmi, Sutarno dan Lolly Suhenty dengan pimpinan media massa ini.
Ketua Bawaslu Jabar Abdullah berharap, Bawaslu bisa memberikan informasi lebih cepat kepada media, begitu juga media bisa meminta konfirmasi dan klarifikasi juga dengan lebih cepat.
Sehingga kata dia, dengan rakor ini dapat menciptakan sinergitas peran Bawaslu dan media dalam mengawal demokrasi yang fair. “Sinergitas ini perlu dibangun demi memberikan informasi yang baik dan benar untuk masyarakat, dan memberikan pendidikan politik dalam masa kampanye ini,” kata Abdullah.
Disamping itu kata dia, Bawaslu Jabar menyediakan media center sebagai bahan sharing dengan media. Bawaslu Jabar pun sangat membuka diri untuk berdiskusi baik formal maupun informal dengan media.
(yud)
