CICANTANYAN— Forum pengusaha dan organisasi masyarakat (ormas) Kabupaten sukabumi meminta kepada Bupati Sukabumi, Marwan Hamami agar segera mewujudkan visi misinya untuk masyarakat mandiri dengan asas keadilan. Gabungan Ormas dan pengusaha ini terbungkus dalam sebuah forum Gerakan Bersama (Geber). Forum ini dibentuk sebagai pasilitator bagi pengusaha dan Ormas yang ada di Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri.
Budi Rahardjo mengatakan, saat ini sudah terdapat 400 lebih pengusaha dan 4 Ormas yang tergabung dalam Gerakan Bersama. Semuanya mendesak supaya Bupati Sukabumi memberdayakan mereka dalam kegiatan pemerintah. “Kegiatan yang ada di Pemkab Sukabumi ini sangat luar biasa banyak. Masa hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Kami juga selaku pengusaha lokal tentu ingin diberdayakan, seperti janji saudara bupati yang ingin mewujudkan Sukabumi mandiri,” ujar Budi kepada koran ini.
Diakui Budi, atensinya dan kawan-kawan yang minta diberdayakan ini bukan tanpa alasan. Sebab secara persyaratan untuk mendapatkan kegiatan pemerintah, pihaknya telah mengantongi perizinan yang tentunya memiliki kekuatan hukum. “SBU kami punya, modal juga ada. Tapi kenapa kami tidak diberdayakan. Dalam kegiatan pun, tentu kami juga profesional,” imbuhnya.
Mengingat akan hal itu, Budi pun berjanji akan mendesak kepada Bupati Sukabumi supaya membuatkan regulasi yang berpihak terhadap pengusaha lokal. Hal ini semata-mata supaya misi visi Kabupaten Sukabumi dalam hal mewujudkan Sukabumi mandiri terwujud. “Kami akan minta itu. Bahkan bila perlu Pak Bupati itu mengintruksikan kepada setiap dinas supaya belanja kepada pengusaha lokal. Bila di pengusaha lokal tidak ada, silahkan cari pengusaha luar,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Budi ‘Zabur’ Irawan. Pria yang juga sebagai ketua umum salah satu Ormas di Kabupaten Sukabumi ini meminta supaya Bupati Sukabumi, Marwan Hamami memantau dan mengawasi secara intensif setiap proses pelaksanaan kegiatan pada masing-masing dinas. “Jangan sampai, mengurus MC, PHO dan pencairan kegiatan pun ada kos anggaran yang harus dikeluarkan pengusaha. Kami berharap, praktik seperti ini tidak ada lagi di Kabupaten Sukabumi,” singkatnya.
(bam/d)
