JAKARTA – Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyoroti pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan). Dia menilai, Kementan tak serius mengelola anggaran untuk kesejahteraan para petani. Padahal, tahun 2018, Kementan mendapatkan anggaran sebesar Rp23,8 triliun. “Apalagi anggaran untuk Dirjen Pangan besar sekali. Dari Rp 23,6 triliun itu, Dirjen Pangan 6,4 triliunan,” kata Uchok di Jakarta, kemarin (4/9).
Uchok mencontohkan pengelolaan tanaman serealia yang mencapai Rp4 triliun. Belum lagi pengelolaan anggaran fasilitas pupuk dan pestisida sekitar Rp84,8 miliar. Tetap saja, anggaran ini tak dapat dikelolah untuk keperluan pertanian di Indonesia. “Dari dana ini sebetulnya sudah nyaman dan makmur. Tapi kenapa petani tetap sengsara dan kembang kempis terus,” jelasnya.
Menurut dia, Kementan tak hanya gagal untuk mensejahterahkan petani saja namu juga gagal menjalankan program sehingga kerap terjadi kebocoran penggunaan anggaran. Dalam periode tiga hingga empat tahun kebelakang tegas Uchok, Kementan mengalami kebocoran sekitar Rp427,9 miliar. Maka dari itu, Uchok meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Menteri Pertanian Amaran Sulaiman.
Sebab, kebocoran yang ditimbulkan oleh kementerian yang dipimpin Amaran berpotensi merugikan negara. Di sisi lain, Uchok menilai, kementan kerap menghambur-hamburkan anggaran yang diberikan. Misalnya, pada akhir Agustus 2018 silam, kementan menggelar pertemuan dengan beberapa pihak terkait di saat petani mengalami kesulitan. “Jadi selain hobi berpotensi merugikan negara. Kementan juga hobi menghambur-hamurkan uang. Menterinya itu jangan belagak, di tengah petani sedang susah,” tandasnya.
(jpg/bin/JPC)
