Pada Minggu (19/8) lalu, Provinsi Jawa Barat genap berusia 73 tahun. Lapangan Gasibu Bandung menjadi lokasi berlangsungnya apel besar peringatan hari jadi yang dipimpin Penjabat Gubernur Jabar Mochamad Iriawan dan dihadiri pula oleh para ASN Pemprov Jabar, FKPD serta perwakilan dari Kabupaten Kota. “Terima kasih atas pengabdian dan kerjasama seluruh masyarakat yang menjadi sumbangan sangat berharga bagi pembangunan dan kemajuan Jabar hingga saat ini,” ucap Iriawan.
DARI masa kemerdekaan hingga kini kontribusi Jabar terhadap Indonesia sangat strategis. Tidak saja karena Jabar sebagai salah satu dari delapan provinsi pertama yang terbentuk dua hari setelah proklamasi kemerdekaan, melainkan Jabar merupakan provinsi terdepan dalam membangun kemajuan dan inovasi.
Tak heran, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar yaitu hampir 48 juta jiwa ini, menjadi langganan raihan berbagai prestasi nasional dan internasional.
Iriawan menuturkan, peringatan HUT Ke-73 Jabar kali ini digelar dalam suasana yang melegakan, setelah melewati masa tahapan Pilkada serentak Jabar 2018 yang dinilai memiliki banyak potensi kerawanan dalam berbagai aspek penyelenggaraan. ’’Alhamdulillah, semakin matang kedewasaan berpolitik masyarakat Jabar, kesungguhan penyelenggara Pilkada khususnya KPU dan Bawaslu, netralitas ASN serta profesionalisme aparat keamanan, Pilkada serentak 2018 di Jabar berjalan aman, lancar, tertib dan demokratis,” tuturnya.
Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Iriawan memberikan penghargaan khusus kepada KPU Jabar, Bawaslu Jabar, Kapolda Jabar, Pangdam III Siliwangi dan Pangdam Jaya. Selain itu diberikan juga penghargaan bagi lembaga kerjasama Tri Partit Kabupaten/Kota terbaik di Jabar atas keberhasilannya mengembangkan hubungan harmonis antara pekerja, pengusaha dan pemerintah sehingga mampu menciptakan suasana kondusif dan kegiatan industri yang produktif.
Diberikan juga penghargaan kepada tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan Jabar, penghargaan loyalitas ASN dan penghargaan pelopor pemberdayaan masyarakat Jabar. Salah satu peraih penghargaan Kelurahan terbaik Jabar 2018 yaitu Kelurahan Pekiringan di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Di penghujung acara, Iriawan melepas keberangkatan bantuan kepada korban bencana gempa di Lombok yaitu berupa 2 ton lebih bantuan pakaian, selimut, kasur dan handuk. (*)
BANGUN INFRASTRUKTUR BESAR-BESARAN
HARI Jadi ke-73 menjadi momentum bagi Provinsi Jawa Barat untuk membangun infrastruktur secara besar-besaran. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk terus mendorong percepatan kesejahteraan rakyat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, Jawa Barat bertekad untuk membangun infrastruktur secara besar-besaran. Ada berbagai macam proyek pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan di Jawa Barat. “Kita bertekad untuk meningkatkan infrastruktur pembangunan besar-besaran mendukung sepenuhnya Pemerintah Pusat,” ujar Iwa.
“Yang pertama adalah 16 jalan tol. Yang kedua, melanjutkan dan meningkatkan pembangunan Bandara Kertajati yang dirancang nomor kedua terbesar di Indonesia, bahkan dimungkinkan suatu saat nanti lebih besar dari (Bandara) Soekarno-Hatta,” lanjutnya.
Proyek lainnya yaitu pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang yang sudah mulai groundbreaking. Pelabuhan ini digadang-gadang menjadi pelabuhan peti kemas terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta.
Sementara untuk pembangunan ketahanan pangan, agar Jawa Barat tetap menjadi lumbung padi nasional terus dilakukan pembangunan waduk atau bendungan. “Sekarang sedang membangun mendukung sepenuhnya Pemerintah Pusat adalah (pembangunan) enam waduk. Empat waduk yang sedang on going process,” kata Iwa.
Iwa menyebutkan seperti pembangunan Waduk Leuwi Keris. Waduk yang terletak di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya ini untuk meningkatan produktifi tas ketahanan pangan dan penyediaan air baku untuk wilayah Ciamis, Tasikmalaya, dan Banjar. Selain itu, ada waduk Sadawarna untuk wilayah Indramayu dan Subang.
“Lalu Waduk Ciawi untuk meningkatkan air baku dan pengendalian banjir, baik itu wilayah Bogor maupun juga lebih utama lagi Jakarta. Dan yang keempat adalah Waduk Sukamahi, ini juga dalam rangka pengendalian banjir sekaligus untuk mempertahankan ketahanan pangan di wilayah sana (Bogor) dan mengairi supaya sepanjang tahun sawah dan ladang kita itu mendapatkan air,” ungkap Iwa.
“Sehingga diharapkan nanti indeks panen itu dari dua mengarah kepada tiga kali dalam setahun. Termasuk Waduk Matenggeng untuk wilayah Kuningan dan sebagian Cilacap,” imbuhnya.
Iwa menambahkan, pembangunan infrastruktur lain seperti Kereta Api Cepat dari Jakarta sampai Tegal Luar diharapkan bisa dilakukan dengan lancar. Penetapan lokasi (penlok) pun sudah dilakukan dan secara fi sik sudah mulai nampak.
Moda transportasi antarkawasan juga terus digenjot pembangunannya melalui Rencana Induk Kereta Api. Kereta Api Cepat nantinya akan tersambung dengan LRT Bandung Raya yang memiliki delapan jalur. “Sehingga diharapkan nanti Bandung-Tanjungsari bisa 15 sampai 20 menit. Apabila itu (moda transportasi) terintegrasi maka langkah berikutnya transportasi massal akan tersedia buat masyarakat,” tukas Iwa.
“Dengan demikian tentu pengaturan mengenai angkot dan lain sebagainya termasuk (kendaraan) roda dua dimungkin untuk kita lakukan, sehingga kemungkinan nanti prediksi akan terjadi tra c jam di Bandung Raya tidak akan ada nantinya. Karena langkah-langkah antisipasi sudah kita siapkan,” sambungnya.
Ini menjadi salah satu solusi moda transportasi antarkawasan terintegrasi yang bisa mengurangi high cost economy terkait logistik. Terlebih dengan adanya Perpres Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Ruang Cekungan Bandung yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian Kabupaten Sumedang menjadi langkah monumental.
“Karena dari sisi tata ruang sudah ada landasan hukumnya, sehingga walaupun tata ruang, tata wilayah kabupaten/kota (di Bandung Raya) belum (ada) bisa mengacu kepada perpres tersebut,” tutur Iwa.
Progres pembangunan transportasi antarkawasan Bandung Raya sampat saat ini, Iwa menjelaskan sudah mencapai tahap pengajuan izin trase ke Kementerian Perhubungan RI. Proyek ini memerlukan anggaran cukup besar, sehingga tidak akan mengandalkan APBN dan APBD. Maka pola pembangunan yang akan dilakukan yaitu KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) atau investasi swasta. (*)
SEJARAH LAHIRNYA JAWA BARAT
SETELAH kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang di bekas gedung Raad van Indie pada tanggal 18 Agustus 2018. Dalam sidang itu ditetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945), selanjutnya dipilih Ir Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, serta membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Otto Iskandar Dinata yang akan bertugas menyusun rencana mengenai hal-hal yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah.
Keesokan harinya, 19 Agustus 1945, pemerintah berhasil menyusun 12 Kementerian, antara lain Departemen Dalam Negeri yang dipimpin oleh R.A.A Wiranatakusumah. Dalam berita negara RI 1945 disebutkan pula bahwa tanggal 19 Agustus 2019 itu, PPKI berhasil membentuk delapan provinsi yang dikepalai oleh seorang Gubernur dan masing-masing provinsi terdiri dari keresidenan-keresidenan yang dikepalai oleh Residen.
Kedelapan provinsi itu adalah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Mr R Sutarjo Kartohadikusumo menjadi Gubernur pertama Jawa Barat.
Dengan demikian, Provinsi Jawa Barat lahir pada 19 Agustus 1945 yang waktu itu masih berkedudukan di Jakarta. Kemudian pada bulan September 1945 berpindah ke Bandung yang menjadi pusat pemerintahan provinsi Jawa Barat. Mr R Sutarjo Kartohadikusumo diangkat menjadi Gubernur Jawa Barat oleh Presiden Soekarno melalui keputusan tanggal 19 Agustus 2019. Tanggal itu pun diputuskan menjadi hari lahir Provinsi Jawa Barat karena memenuhi aspek legalitas, historis maupun aspek simbolis. (*)
