CIBADAK – Pasca kerusakan jalan di Ciheulanghilir, Desa Ciheulangtonggoh, Kecamatan Cibadak yang sempat viral di media sosial karena adanya spanduk yang bernadakan protes, dana desa di desa ini pun menuai pertanyaan. Sebagian pihak menilai, bila pembangunan di wilayah ini merata, maka aksi protes pun tidak akan terjadi.
Salah satunya disampaikan Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi Anggaran Sukabumi (LK2TAS). Kepada Radar Sukabumi, Ketua Divisi Informasi dan Publikasi LK2TAS, Bakti Danurhadi mempertanyakan penggunaan dana desa. Baik yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah yang diterima desa tersebut.
Menurutnya, dengan anggaran yang tidak kurang dari satu miliar itu, seharusnya infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat dan akses jalan desa harus selesai. Artinya, jika melihat anggaran yang mengucur dari 2015 lalu, harusnya tidak ada lagi jalan yang ancur.
“Jelas kami heran, jalan itu berstatus milik desa. Padahal anggaran yang tidak sedikit diberikan pemerintah dari tahun 2015 silam. Melihat jangka waktu itu, setidaknya akses vital harusnya baik. Jadi, kami pertanyakan ke mana selama ini realisasi dana desa itu,” ungkapnya kepada Radar Sukabumi, kemarin (18/7).
Selain membahayakan pengguna jalan, kerusakan jalan tersebut dapat mengganggu aktivitas masyarakat di bidang perekonomian, pendidikan dan sebagainya. Dengan begitu, pemerintah desa setempat harus memprioritaskan perbaikan jalan itu. “Pastinya dampak kerusakan jalan itu mengganggu, karena jalan merupakan akses vital masyarakat. Tentu ini harus segera diperhatikan oleh desa setempat,” tutupnya.
