CIREBON – Kontroversial mewarnai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Banyak orang tua mengeluh atas penerapan Sistem Zonasi yang kurang tepat, sehingga anaknya gagal masuk ke Sekolah yang diharapkan.
Atas hal tersebut, Komisi III DPRD kota Cirebon dengan didampingi Wakil Ketua DPRD mengundang Dinas Pendidikan kota Cirebon untuk membicarakan dan membahas persoalan PPDB tahun 2018 yang sempat menimbulkan kekisruhan bagi masyarakat.
Pantauan RMOL Jabar, turut hadir dalam pertemuan tertutup tersebut Anggota Komisi III DPRD kota Cirebon, Sumardi dan Syaifurrohman, Wakil Ketua DPRD kota Cirebon Harry Saputra Gani, Sekda Asep Dedi dan Kadisdik, Jaja Sulaeman.
Sumardi Anggota Komisi III DPRD kota Cirebon mengemukakan, pertemuan yang dihadiri langsung oleh Kadisdik belum menemukan kebijakan dan belum ada keputusan yang pasti.
Dikatakannya, Dinas Pendidikan kota Cirebon hanya baru sebatas mengeluarkan imbauan agar sekolah-sekolah yang masih sedikit menerima jumlah siswa, untuk diisi terlebih dahulu.
“Yang tidak terakomodir ya seperti itu. Masih ketat,” ungkap Sumardi kepada sejumlah wartawan di Gedung Griya Sawala kota Cirebon, Selasa (10/7).
