untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumya, secara terus menerus dan berkesinambungan agar semua dapat berfungsi secara maksimal, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien,” terang Bambang Rantam, Selasa (10/7) di Bandung.
Dalam kesempatan tersebut, Menkumham RI Yasonna H Laoly menyampaikan bahwa konsep ‘value for money’ harus diterapkan dalam berorganisasi. “Karena memang kita sadari, manfaat yang akan kita peroleh ketika kita menerapkan value for money.
” salah satunya adalah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik dan mutu pelayanan menurunkan biaya dan alokasi belanja yang lebih berorientsi pada kepentingan publik, dan meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik,” jelas Menkumham.
“Ini sangat cocok dengan kondisi di Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai heterogenitas tugas fungsi, dengan cakupan wilayah kerja yang cukup besar. Adanya 870 satuan kerja dan 59.566 pegawai serta berbagai permasalahannya tentunya memerlukan dukungan anggaran yang cukup signifikan,” paparnya.
Tetapi faktanya, anggaran yang ada belum mampu dioptimalkan untuk meng-cover seluruh kebutuhan Kementerian Hukum dan HAM. “Sehingga, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja dan anggaran yang dikelola, terutama yang dilaksanakan di daerah,”ujar Yasonna.
Lebih lanjut Mentri menuturkan, ASN Kemenkumham harus bergerak lincah bekerja menghasilkan kinerja yang berkualitas, dengan mengoptimalkan kemampuan dalam merencanakan mengaplikasikan, dan mampu mengevaluasi secara baik.
