Sementara itu Kepala LKPP Agus Prabowo mengungkapkan bahwa e-Katalog ini seperti Online Shop dan di e-Katalog akan tertera jelas barang, merk, spesifikasi, hingga harga produk yang dipasarkan.
“Tapi isinya barang-barang yang dibutuhkan oleh pemerintah, baik pusat, daerah, atau sektor lainnya,” kata Agus.Dengan adanya MoU ini, nantinya LKPP akan ikut memasarkan produk barang dan jasa dari Jawa Barat. Kerjasama ini juga sebelumnya sudah dilakukan oleh LKPP bersama delapan pemda lain di Indonesia.
“Jadi, melalui e-Katalog ini produk-produk Jawa Barat dipasarkan oleh LKPP supaya dibeli oleh pembeli dari seluruh Indonesia, maupun oleh Pemda Jawa Barat sendiri,” kata Agus.,Agus meyakini e-Katalog ini bisa mengurangi tindak pindana korupsi dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Apakah ini (e-Katalog) akan mengurangi korupsi? Pasti, karena semua dilakukan secara transparan. Seperti online shop-lah, kita beli barang akan tahu berapa harganya, seperti apa barangnya, kapan barang bisa diterima, kapan dikirim, bagaimana cara pembayarannya,” kata Agus.
“Jadi, itu otomatis mengurangi hambatan-hambatan yang sebelumnya ada di tender. Zaman dulu semua harus tender, beli alat berat harus tender, tidak boleh menyebut merk. Tapi sekarang tinggal klik saja, jadi otomatis mengurangi potensi korupsi,” ujar dia.
Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwanda menyatakan harapannya agar Jawa Barat bisa segera menerapkan e-Katalog Daerah ini.
