Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI menandatangani MoU dalam rangka pengembangan e-Katalog atau Online Shop Barang dan Jasa daerah, Mou tersebut merupakan upaya untuk mencegah tindakan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan bersama Kepala LKPP Agus Prabowo menandatangani langsung MoU tersebut dalam acara Sosialisasi Katalog Daerah di Kota Bandung, kemarin (5/7).
Menurut Iriawan, e-Katalog merupakan terobosan dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, terlebih hal ini bisa mencegah adanya tindakan penyimpangan seperti tindak pidana korupsi.
“Pengadaan barang dan jasa sekarang itu harus jelas, dan barang-barang yang dipasarkan juga harus unggulan. Terobosan ini (e-Katalog) penting dan harus diikuti oleh seluruhnya (perangkat daerah Jabar),” ujar Iriawan.
“E-Katalog ini juga penting sekali untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan, memang tidak semua (barang dan jasa) masuk dalam e-Katalog,” lanjutnya.Melalui e-Katalog ini, Jawa Barat juga bisa mempromosikan barang dan jasa yang dihasilkan ke daerah lain.
“Dengan harapan semua produk-produk yang ada di kita (Jawa Barat) akan masuk dalam katalog yang ada, sehingga akan terkoneksi, seperti produk unggulan Jawa Barat bisa masuk ke katalog yang ada, kemudian bisa diambil (dibeli) provinsi lain. Demikian berputar terus, jadi seperti simbiosis mutualisme, ” ujar Iriawan.
