SUKABUMI– Kandidat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dengan nomor urut 1, Jona Arizona dan Hanafie Zain (Ijabah) berkomitmen akan memberlakukan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Soalnya, Tukin itu dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efesien dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Insyallah, ketika kami dilantik, SK pertama kali kami teken yakni tunjangan kinerja,” ujar Calon Wakil Walikota Sukabumi, Hanafie Zain, (21/6) kemarin.
Dengan adanya pemberlakukan Tukin, kata Hanafie setiap PNS nanti akan dituntut dengan kinerjanya. Para PNS setiap harinya akan ditarget untuk menyelesaikan pekerjaannya. “Setiap hari mereka kerja akan dicatat oleh sistem dan sistem itu akan mengevaluasi mereka. Penghasilan dari Tukin itu sesuai dengan kinerja mereka, jadi mereka dituntu untuk bekerja maksimal,” jelasnya.
Menurut Hanafie, saat ini manusia lebih takut diawasi sistem dari pada oleh manusia. Kalau diawasi oleh atasanya, tidak menutup kemungkinan ada rasa kasihan tapi kalau dengan sistem tidak bisa seperti itu, karena sistem itu bekerja dari hasil mereka sendiri yang membuat laporan.
“Mislanya gini, seorang lurah ada kegiatan dimasyarakat contohnya acara muludan. Foto kegiatan lurah itu nanti dimasukan ke sistem, lokasinya dimana, bekerja berapa jam. Bekerja baik akan mendapatkan tunjangan kinerja yang sesuai dengan kinerjanya,” bebernya.
Sehingga pekerjaan para PNS itu bisa terukur dan mereka dituntut untuk bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Setiap hari membuat laporan dan kinjernya itu dihitung oleh sistem, orang yang rajin tentunya bisa mendapatkan tunjangan,” jelasnya.
Sedangkan mengenai anggarannya, pasangan Ijabah itu sudah membuat perhitungan yang jelas. Mantan Sekda Kota Sukabumi itu mengkui anggaran yang ada saat ini bisa mencukupi dengan adanya Tukin dan tentunya tidak akan menganggu kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik untuk kepentingan masyarakat.
“Anggaran-anggaran honor-honor kegiatan yang diambil dari semua SKPD itu totalnya sebesar Rp90 Miliar setahun. Hitungan anggaran Tukin pola maksimal membutuhkan anggaran Rp100 Miliar, jadi bisa terealisasikan. Kekurangan yang Rp10 miliar itu nanti hasil dari efesiensi kegiatan kegaitan yang sifatnya sosialisasi kita akan hilangkan,” bebernya.
Bahkan Tukin ini bukan hanya untuk PNS saja tapi non PNS juga selama mereka mempunyai kinerja tentu akan mendapatkan hal yang sama seperti PNS. ” Intinya selama mereka mempunyai kinerja akan diberikan hak nya,” jelasnya.
Makanya, pasangan Ijabah ini dari jauh -jauh hari sudah mengkonsep sedemikan rupa agar Tukin ini bisa terealisasikan. Dampak Tukin sendiri dapat dirasakan masyarakat dengan pelayanan yang meningkat. ” Intinya kami jadi pemimpin, Tukin siap terealisasikan,” pungkanya. (bal)
