BANDUNG— Salah satunya dari Partai Gerindra Jawa Barat yang mengintruksikan kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat untuk tidak menghadiri pelantikan Pj Gubernur tersebut.
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi mempertanyakan keputusan pemerintah untuk menunjuk jenderal dari kepolisian sebagai Pj. Padahal ada Sekretaris Daerah (Sekda) Iwa Karniwa yang bisa dijadikan sebagai Pj. “Saya melihat kurang ada kepekaan dari pemerintah, mengapa bukan Sekda (Sekretaris Daerah),” kata Mulyadi saat dihubungi RMOLJabar (Group radarsukabumi.com), Senin (18/6).
Selanjutnya, Mulyadi mempertanyakan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah pusat menunjuk Mantan Kapolda Jabar sebagai Pj. Ia mengatakan bahwa ini adalah sebuah tindakan yang mencederai demokrasi. “Seharusnya Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa yang sudah memenuhi syarat sebagai Pj Gubernur. Sekda Iwa juga sudah menjalankan tugasnya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur dengan baik,” tegasnya.
Di samping itu, Mulyadi mengkhawatirkan bahwa akan ada kecurangan di proses pilkada gubernur jawa barat karena ada calon yang merupakan perwira dari kepolisian yang juga mantan Kapolda Jabar, Anton Charliyan. “Kalau pakai kata indikasi curang itu terlalu vulgar, tapi yang jelas ini mencederai demokrasi,” katanya.
Selain itu, Mulyadi dan Gerindra juga mengatakan tidak akan hadir di acara pelantikan yang akan dilaksanakan pada hari ini pukul 10.00 WIB di Gedung Merdeka, Kota Bandung. “Kami sedang konsultasikan ke DPP supaya tidak menghadiri pelantikan, karena ini mencederai demokrasi,” pungkasnya. (bon)
