Mendagri sebagaimana disampaikan Sekjen Hadi mengingatkan apa yang telah dicapai IPDN saat ini harus dikembangkan kompetensinya. Kemendagri mengakui bahwa tingkat loyalitas, dedikasi dan tingkat kedisiplinan praja IPDN hebat-hebat. Akan tetapi sekali lagi jika dikaitkan dengan kompetensi masih kurang.
Kekurangan ini sebenarnya bukan karena praja IPDN tidak mampu, namun karena pembekalan atau pendidikan di IPDN masih kurang komprehensip.
Di sisi lain, Kemendagri bangga banyak kementerian dan lembaga non kementerian yang membutuhkan praja IPDN. Termasuk dari lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak lupa, kepada pejabat terlantik agar dalam pengelolaan keuangan harus berhati-hati dan tat azas.
“Saya minta IPDN, pengajar ada satu-kesatuan, rasa saling memiliki dan rasa mengembangkan, tidak ada persaingan yang tidak proporsional,” harap Mendagri.
Sekedar diketahui, sembilan pejabat yang dilantik adalah empat pejabat struktural akademik, tiga pejabat administrator dan dua pejabat pengawas di lingkungan IPDN.
Untuk empat jabatan struktural akademik, masing-masing David E Mayor sebagai Direktur IPDN Kampus Papua, Ulmi Listianingsih sebagai Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Perdesaan pada Lembaga Pengabdian Masyarakat, Sri Hartati sebagai Direktur IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat dan Dyah Poespita sebagai Kepala Pusat Penelitian Keuangan Daerah pada Lembaga Penelitian.
Tiga jabatan administrator, yakni Karolina RS Wenggi sebagai Kabag Administrasi Akademik dan Kerja Sama IPDN Kampus Papua, Gumilar Mulyana sebagai Kabag Tata Usaha pada IPDN Kampus Papua dan Naaman Marthinus Jalesy sebagai Kabag Administrasi Keprajaan pada Kampus IPDN Papua.
