Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua kader partai moncong putih itu. Dalam operasi senyapnya, lembaga antirasuah menangkap Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.
Melihat kadernya tertangkap, Wasekjen PDI PDIP Ahmad Basarah pun ikut angkat bicara. Dia mengatakan, partai besutan Megawati itu akan menindak tegas kadernya yang terlibat korupsi.
“Mana kala seorang kader PDI Perjuangan yang merupakan penyelenggara negara tertangkap tangan OTT oleh KPK maka ketika memenuhi unsur bukti yang cukup untuk menjadi tersangka. Saat itu juga Bu Mega memecat yang bersangkutan ya,” kata Basarah usai menghadiri Haul Taufik Kiemas di Kediaman Megawati, Jakarta, Jumat (8/6).
PDIP, kata Basarah, akan terus mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Lebih jauh dari itu, pihaknya pun mengaku tak akan memberikan bantuan hukum kepada dua kadernya itu. Apalagi, jika dalam penyidikan KPK, penetapan tersebut memenuhi unsur bukti yang kuat.
“Kalau misalnya di dalam proses penetapan memenuhi unsur-unsur bukti-bukti yang kuat, tidak ada unsur politisasi, tidak ada unsur lain-lain yang menjadi latar belakang penetapan OTT itu maka kita tidak akan memberikan bantuan hukum apapun,” ucap Basarah.
Kendati demikian, jika penentuan status tersangka itu ada hal-hal yang tak sesuai mekanisme. Maka bukan tidak mungkin, partainya itu akanmemberikan bantuan hukum.
(aim/JPC)
