PURWAKARTA – Terkait laporan Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) atas masalah penundaan pembayan siltap di Purwakarta ke KPK. Kepala Inspektorat Kabupaten Purwakarta Iyus Permana menegaskan, bahwa penundaan pembayaran siltap tidak bermasalah.
“Itu fitnah, itu terjadi karena target pendapatan daerah tidak tercapai. Jadi, pembayaran siltap ditunda dulu tahun kemarin dan dibayarkan tahun ini. Karena itu, tidak ada masalah, karena tetap dibayarkan. Informasi KPP itu terindikasi hoax,” kata Iyus kepada awak media, Rabu (16/5).
Senada dengan Iyus, Sekretaris Badan Keuangan dan Asset Daerah, Norman Nugraha menjelaskan ihwal siltap untuk aparat desa. Menurut dia, Bupati Purwakarta saat itu, tidak serta merta bisa mencairkan anggaran tanpa nomenklatur dan ketersediaan dana. “Kalau tidak ada dua hal itu, maka tidak bisa cair,” singkatnya.
Sementara itu, Ketua Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Purwakarta Lalam Martakusuma mengatakan bahwa langkah KPP telah mencoreng nama baik Purwakarta. Karena itu, pihaknya mengaku tidak segan melaporkan balik organisasi tersebut.
Ditambah, organisasi tersebut digawangi Munawar Holil dan Riyad Abdul Hanan yang juga merupakan relawan Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sehingga, Lalam mencium aroma politik yang sangat kental dibalik pelaporan mereka.
Untuk diketahui, keduanya tergabung dalam salah satu simpul relawan Ridwan Kamil yakni BARKA atau Baraya Ridwan Kamil.
