Dihubungi secara terpisah, Kadishub Kabupaten Sukabumi, Thendy Hendrayana mengaku, untuk mengetahui kendaraan angkutan melebihi kapasitas atau tidak, harus ada jembatan timbang. Untuk di Kabupaten Sukabumi sendiri, sampai saat ini belum ada jembatan timbang.
“Kami baru punya timbangan portable, ini tentunya tidak akan efektif. Bila ini dipaksakan untuk digunakan pun, prosesnya lama untuk mengetahui beban kendaraannya. Tentunya, ini akan berdampak terhadap arus lalu lintas,” timpalnya.
Selain itu, Thendy juga mengaku sering melayangkan surat teguran kepada pihak perusahaan tersebut supaya angkutannya tidak melebihi kapasitas. Bahkan sebagai bentuk komitmen terhadap peringatan yang dilayangkannya itu, setiap minggu pihaknya bersama pihak kepolisian sering melaksanakan operasi angkutan.
“Seperti kucing-kucingan saja, ketika kami menggelar operasi, mereka berhenti dulu, setelah operasi mereka beroperasi kembali. Tentu pengawasan kami ini terbatas, tidak mungkin setiap saat kami memantau mereka,” akunya.
Thendy juga sepakat jika sanksi yang diberikan berdasarkan kelebihan angkutan, bukan hanya Tilang supaya memberikan efek jera. Hanya saja saat ini kendalanya, sarana jembatan timbang belum dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
“Kita akan bahas persoalan ini. Karena memang di daerah lain, sanksi yang diberikan itu berdasarkan kelebihan angkutan,” pungkasnya. (ren)
