BANDUNG— Hingar bingar Pemilihan Umum di Indonesia rupanya tak akan lagi meriah seperti terdahulu, melalui Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat melarang para simpatisan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat melakukan kampanye dengan pawai dan konvoi di jalan raya. Ketua KPU Kab Bandung Barat Iing Nurdin menjelaskan, larangan tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas di Bandung Barat. “Kami memohon kepada masyarakat, terutama pasangan calon dan tim kampanye untuk melaksanakan kampanye seusai dengan aturan yang ada. Terutama keselamatan di jalan raya dan berkonvoi dalam rangka kampanye di Kabupaten Bandung Barat,” ungkapnya, Kamis (8/3)
Iing menjelaskan, masa kampanye terbuka dan tertutup para paslon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat sudah berlangsung sejak 15 Februari, dan akan berakhir pada 23 Juni 2018. Kampanye dibagi ke dalam tiga zonasi. Untuk zona satu meliputi wilayah Lembang, Cisarua, Parongpong, Ngamprah dan Padalarang. Zona dua meliputi wilayah Cihampelas, Batujajar, Cipatat, Cikalong Weta, Cipeundeuy dan Saguling. Zona tiga itu Cililin, Sindangkerta, Gunung Halu, Cipongkor dan Rongga.
Dalam pelaksanannya, para pasangan calon akan bergiliran mengisi zona-zona tersebut selama masa kampanye. “Kami bagi 3 (tiga) zonasi supaya tidak bentrok,” ucap Iing.
Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung Barat, ada tiga pasangan calon yang akan memperebutkan posisi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat periode 2018-2023. Pasangan nomor urut pertama adalah Elin Suharliah-Maman S Sunjaya yang diusung PDIP, PKB dan PPP.
Pasangan nomor urut dua Doddy Imron Cholid-Pupu Sari Rohayati yang diusung Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Hanura. Pasangan nomor urut tiga Aa Umbara-Hengky Kurniawan yang diusung Partai NasDem, Partai Demokrat, PKS dan PAN. (nif)
