SUKABUMI – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berkoordinasi dengan tiga kementerian, guna mengatasi permasalahan arus kas BUMN karya.
Saat ini, arus kas BUMN karya dari sisi operasional berkurang. Lantaran banyak mengerjakan proyek infrastruktur milik pemerintah.
Tiga kementerian ini adalah, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR).
Adapun BUMN karya yang menjalankan penugasan dari pemerintah adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT PP (Persero) Tbk.
Deputi Bidang Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Ahmad Bambang mengakui, saat ini arus kas BUMN karya dari sisi operasional berkurang. Hal ini dikarenakan mayoritas BUMN di sektor konstruksi sedang mengerjakan proyek penugasan pemerintah dengan nilai tinggi.
Selain itu, piutang negara berupa penggantian dana pembebasan lahan juga belum bisa dicairkan, yang menyebabkan BUMN karya harus mengeluarkan kas pribadi lebih besar.
“Saat ini kas BUMN karya memang terdampak, tapi tidak minus. Secara total kas empat perusahaan tersebut di kuartal III- 2017, tercatat masih positif,” kata Ahmad Bambang di Jakarta.
Akibat arus kas yang defisit dari kegiatan operasi, saldo kas dan setara kas BUMN karya menjadi berkurang sepanjang sembilan bulan tahun ini.
Saldo kas Waskita Karya berkurang hingga Rp3,74 triliun, PT PP mencapai Rp3,02 triliun, dan Wijaya Karya mencapai Rp2,03 triliun. Hanya Adhi Karya yang saldo kasnya tercatat bertambah Rp 437 miliar.
Ahmad menjelaskan, penurunan kas tersebut disebabkan oleh tiga BUMN Karya yang harus mengalokasikan dana besar untuk pembebasan lahan proyek yang sedang dikerjakan.
Padahal, dana tersebut seharusnya ditanggung pemerintah. Terutama untuk proyek jalan tol, agar pembangunannya bisa berjalan dengan cepat.
“Akibatnya, BUMN mengeluarkan kas lebih untuk membebaskan lahan, material, pembayaran subkontraktor, dan biaya lainnya yang lebih besar dari pemasukan,” ujar Ahmad.
Meski begitu, Kementerian BUMN berjanji akan berkordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Kami akan terus membantu BUMN dalam mengatasi persoalan tersebut. Saat ini kondisi keuangan belum mengkhawatirkan, bahkan kalau penggantian dari pemerintah lancar, cash flow-nya akan naik,” ujar Ahmad.
Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk M Cholik mengatakan, keuangan perseroan tidak terlalu terganggu.”Karena kas kita ditopang dari potensi yang bakal diterima perusahaan atas sejumlah proyek yang sudah rampung dikerjakan,” ujar Cholik di Jakarta.
Dilanjutkannya, pada tahun 2018 Waskita juga akan memperoleh pembayaran dari beberapa proyek turnkey yang jatuh tempo.
“Rencana penerimaan dari proyek turnkey sekitar Rp30 triliun yang diharapkan berasal dari proyek LRT Palembang dan beberapa proyek jalan tol yang akan selesai di tahun 2018. Sehingga diharapkan aliran dana tersebut dapat memperbaiki profil arus kas operasi,” tuntas Cholik.
Pengamat BUMN Ferdinand Hutahaean mengatakan, BUMN karya saat ini mulai ‘ngos-ngosan’ dan kehabisan dana membangun proyek infrastruktur pemerintah.
“BUMN dipaksa melakukan sesuatu melebihi kemampuannya dan tanpa dukungan finansial yang memadai dari pemerintah. Ini membuat gangguan keuangan hinggga kas tergerus triliunan,” kata Ferdinand.
Dilanjutkannya, jika terus berlanjut di 2017, tentu berdampak buruk terhadap perusahaan yaitu penurunan kepercayaan pasar terhadap harga saham BUMN karya tersebut yang seluruhnya perusahaan publik.
“Sangat disayangkan pemerintah terlalu berambisi melebihi kemampuan sehingga dampaknya pada penurunan kualitas BUMN kita. Jika tidak segera diatasi, BUMN kita bisa bangkrut,” tegasnya.(rmol)
