BANDUNG-– Ketua DPD Partai Gerindra Jabar, Mulyadi merasa heran dengan langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tetap keukeuh mengusung Deddy Mizwar (Demiz) dan Ahmad Syaikhu sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub Jabar 2018 bersama Gerindra.
Menurutnya, saat ini Gerinda telah membentuk Poros Baru bersama PAN dan Demokrat. “Aneh, PKS tidak bisa mengusung pasangannya sendiri karena jumlah kursinya kurang. Kesepakatan untuk mendukung Demiz dan Syaikhu bersama Gerindra sudah kedaluwarsa karena tidak adanya tindak lanjut,” kata Mulyadi di Bandung, Kamis (9/11).
Ia mengungkapkan asal mula pengusungan Demi – Syaikhu berawal pada 16 Agustus 2017 di kediaman Ketua Dewan Syuro PKS yang menyampaikan pesan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, bahwa PKS mengusulkan pasangan Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu. “Gerindra mengalah dan mengikuti skenario PKS, saya kemudian menyampaikan pernyataan dukungan atas pasangan tersebut,” tuturnya.
Beberapa waktu kemudian, Mulyadi mencabut dukungan terhadap Demiz – Syaikhu lantaran tak memenuhi parameter sebagai pedoman untuk Pilgub Jabar sesuai arahan Prabowo.
“Salah satu parameternya adalah kandidat harus kader partai dan memiliki kans menang. Saya cabut dukungan karena Pak Demiz tidak kunjung jadi kader Gerindra dan PKS Jabar tidak ada sama sekali untuk membangun komunikasi dalam menyusun strategi Pilgub Jabar 2018,” jelasnya.
Sesuai arahan Ketum, Gerindra kemudian bergabung dengan Poros Baru dan setuju untuk menyusun formulasi koalisi dan parameter kandidat serta mengusulkan kandidat dari masing masing anggota partai koalisi.
“PAN dan Demokrat pada akhirnya mengusulkan pak Demiz. Jika itu benar dan diusulkan ke poros baru, maka Gerindra akan mengusulkan kandidat juga sebagai hak anggota koalisi, walau akhirnya harus di posisi wakil,” katanya.
Jika kemudian PKS bergabung di poros baru, katanya, tidak bisa mengusung sendiri kandidatnya. Maka sebagai anggota terakhir yang bergabung di Poros Baru, maka PKS harus mengikuti formulasi koalisi dan parameter kandidat yang disepakati oleh PAN, Demokrat, dan Gerindra.
“Mungkin tidak bila PKS bergabung dan tetap pada skenario sendiri, apakah PAN dan Demokrat pun harus juga mengalah pada skenario PKS seperti yang terjadi pada Gerindra di awal” cetusnya. (nif/rmo)
