Home » HUKUM » Ketua DPRD Mojokerto Ngaku Baru Pertama Terima Suap

Ketua DPRD Mojokerto Ngaku Baru Pertama Terima Suap

Penyidik KPK langsung menahan tiga pimpinan DPRD dan seorang kepala dinas Kota Mojokerto, usai dinaikkan status hukumnya menjadi tersangka. Penahan dilakukan untuk 20 hari ke depan di beberapa tempat rumah tahanan terpisah.

‘’ WF Ditahan di Rutan Kelas I Cipinang Jaktim, PNO di Rutan Kelas I Jaktim Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur, UF Di Rutan Polres Metro Jakpus, ABF di Rutan Polres Metro Jaksel, ‘’ terang Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Sabtu (17/6) malam.

Menanggapi penahanannya oleh KPK, Ketua DPRD Mojokerto Purnomo yang keluar dengan menggunakan rompi warna orange dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 22.46 Wib, mengatakan bahwa uang yang diterimanya merupakan pemberian yang pertama kali.’’ Pemberian pertama, ‘’ ucap Purnomo.

Sementara itu ketika ditanya lebih lanjut apakah ada keterlibatan Walikota Mojokerto dalam perkara tersebut, ia membantahnya. ‘’ Nggak,nggak (tidak ada keterlibatan Walikota-red), ‘’ imbuhnya.

Selang beberapa menit kemudian, tepatnya sekitar pukul 23.23 Wib, Umar Faruk pun keluar. Namun ketika ditanya perihal kasus yang melilitnya, ia hanya melambaikan tangan kepada awak media. Aksi bungkam juga dilakukan Abdullah Fanani yang keluar pukul 00.08 Wib dan Wiwit Febriyanto yang keluar sekitar pukul 00.24 Wib.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan tiga pimpinan DPRD Mojokerto sebagai tersangka penerima suap. Mereka antara lain Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo dan dua wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto atas nama Umar Faruq  dan Abdullah Fanani . Selain itu KPK juga turut menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wiwit Febriyanto sebagai penyuapnya.

‘’Setelah dilakukan pemeriksaan dalam waktu 1×24 jam ditetapkan tersangka PNO (Purnomo), UF (Umar Faruq) AFN ( Abdullah Fanani ) sebagai pihak penerima suap, dan WF (Wiwit Febriyanto) sebagai pihak pemberi suap,’’ terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di kantor KPK Jakarta Sabtu (17/6) petang.

Atas perbuaatanya, sebagai pihak pemberi WF disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak penerima suap, PNO, UF dan AFN disangka melanggara Pasal 12 huruf atau huruf b  atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUIHP

Seperti diketahui, Pada Jumat (16/6) malam hingga Sabtu (17/6) dini hari, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT).  Dari OTT tersebut KPK berhasil mengamankan tiga DPRD, seorang kepala dinas dan dua pihak perantara suap. Dalam OTT, tim KPK juga berhasil mengamankan barang bukti uang suap senilai Rp 470 juta.

Diduga senilai Rp 300 juta merupakan pembayaran atas total komitmen Rp 500 juta dari Wiwiet kepada anggota dewan. Sedangkan uang lainnya Rp 170 juta diduga terkait komitmen setoran triwulan yang telah disepakati sebelumnya.

Suap diberikan agar anggota DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Tahun 2017 senilai sekitar Rp 13 miliar.(wnd/put/jpg)

loading...

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Kapolri : Serangan di Mapolda Sumut Terkait Jaringan JAD

JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito ...