Home » POLITIK » Pemuda Muhammadiyah Minta Presiden Copot Jaksa Agung
Jaksa Agung HM Prasetyo

Pemuda Muhammadiyah Minta Presiden Copot Jaksa Agung

Vonis hakim terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dianggap sudah mencerminkan kemerdekaan hakim dalam memutus perkara. Pasalnya, hakim telah berani mengabaikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dinilai lemah dan tidak menggunakan pasal 156a tentang penodaan agama.

Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman mengatakan, hakim telah bertindak progresif dan peduli dengan rasa keadilan masyarakat. Dia menganggap putusan itu merupakan kabar gembira bagi peradilan dan penegakan hukum.

“Masih ada harapan keadilan di negeri ini. Putusan ini bisa mengobati luka dan rasa pesimis masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (10/5).

Di sisi lain ini, Pedri mengatakan vonis Ahok itu menjadi kabar buruk bagi kejaksaan. Sebab, dengan jelas dan terang tuntutan JPU diabaikan majelis hakim. “Sebuah tuntutan yang amat lemah, mengingkari fakta persidangan dan telah melukai hati masyarakat pencari keadilan,” tegasnya.

Untuk itu, Pemuda Muhammadiyah menilai institusi Kejaksaan perlu melakukan introspeksi. Terutama JPU, Kejari Jakarta Utara, Kejati DKI dan Jaksa Agung. Sebab tuntutan kepada Ahok yang dibuat JPU tentu saja sudah dikonsultasikan melalui ketiga level institusi kejaksaan itu sesuai mekanisme.

“Lebih dari itu Jaksa Agung patut dievaluasi. Karena sejak awal terindikasi ada yang tidak beres dalam perkara ini,” singgung Pedri.

Dia menuturkan, JPU lah yang meminta penundaan pembacaan tuntutan setelah pilkada DKI, lalu membacakan tuntutan yang sumir. Tuntutan yang justru bernilai pembelaan terhadap terdakwa. Publik menduga-duga dan mengaitkan keberadaan Jaksa Agung yang adalah orang partai.

“Karenanya presiden harus mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo sebelum kepercayaan masyarakat jatuh pada titik terendah,” seru Pedri.

Namun menurut dia, akan lebih elegan jika HM Prasetyo sendiri yang mundur dengan penuh kesadaran untuk menyelamatkan institusi kejaksaan. “Semoga kasus ini menjadi titik balik untuk evaluasi mendasar bagi pembenahan penegakan hukum di negeri yang masih memakai semboyan hukum sebagai panglima,” pungkas Pedri. (dna/JPG)

loading...

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Dibubarkan, HTI Tetap Berdakwah

Sepekan pasca pengumuman Peraturan Pengganti ...