Home » UTAMA » GP Ansor : Pemerintah Bubarkan HTI Sudah Tepat
Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (Istimewa for JawaPos.com)

GP Ansor : Pemerintah Bubarkan HTI Sudah Tepat

Gerakan Pemuda Ansor sejalan dengan pemerintah untuk membubarkan organiasi kemasyarakatan (ormas) Hizbud Tahrir Indonesia (HTI), lantaran bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pembubaran yang dilakukan pemerintah terhadap ‎HTI sudah tepat, karena negeri ini perlu dibersihkan dari orang-orang yang anti terhadap NKRI.

“Langkah pemerintah sudah tepat dengan membubarkan HTI, GP Ansor akan dukung sepenuhnya,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yaqud kepada JawaPos.com, Senin (8/5).

Saat ini tutur anggota Komisi VI DPR ini yang dilakukan pemerintah adalah mengantisipasi terbentuknya lagi HTI itu. Karena dia tidak menutup kemungkinan HTI akan kembali ada namun dengan nama yang berbeda.

“Bisa saja mengubah nama tapi tujuannya tidak berbeda dengan HTI,” tegasnya.

Ungkap Yaqut  masyarakat juga harus ikut mengantisipasi jika ada anggota HTI yang masuk ke dalam organisasi lain. Karena tidak menutup kemungkinan mereka akan membawa agenda untuk meruntuhkan NKRI dan Pancasila.

‎Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Oleh sebab itu, mencermati berbagai pertimbangan, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.

Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menambahkan, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Apalagi ungkap Wiranto, ormas yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An Nabhani ini dalam melakukan kegiatan terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.(cr2/JPG)

loading...

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

23 Ketua DPC PKB Se-Jawa Barat Tidak Meragukan ke-NU-an Dedi Mulyadi

Sebanyak 23 Ketua Dewan Pimpinan ...