Home » HUKUM » KPK Ungkap Jual Beli Rotasi Jabatan Di Pemerintahan Daerah
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konfrensi pers OTT Bupati Klaten (Jawa Pos)

KPK Ungkap Jual Beli Rotasi Jabatan Di Pemerintahan Daerah

Dengan tertangkapnya Bupati Klaten Sri Hartini dalam operasi tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)pun berupaya membongkar kasus jual beli jabatan di tingkat pemerintah daerah.

Kasus seperti itu diyakini tidak hanya terjadi di Kabupaten Klaten saja, tapi meliputi di daerah lain. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan, modus jual beli jabatan di setiap daerah tak jauh berbeda dengan yang dilakukan Bupati Klaten Hartini.

Hanya saja, imbuhnya, pejabat yang ingin mendapatkan promosi jabatan yang lebih tinggi harus menyetor sejumlah uang. Semakin tinggi jabatan yang diinginkan, kian tinggi pula uang yang disetorkan kepada kepala daerah.

“Menurut informasi yang diterima KPK, (perdagangan jabatan) banyak terjadi di setiap level dan modusnya hampir sama,” kata Syarif saat dikonfirmasi, Jumat (6/1).

Syarif mengaku bukan perkara mudah membongkar praktik jual-beli jabatan. Sebab, kerap kali pihak pemberi maupun pihak penerima suap saling menutupi kejahatan masing-masing.

“Cuma susah mencari bukti solid karena antara ‘pembeli’ jabatan dengan pejabat yang menjanjikan jabatan saling menutupi,” ujar mantan Lektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar itu.

Namun, KPK bakal terus mengusut tuntas kasus jual beli jabatan. Termasuk, meneruskan penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Sri Hartini dan anak buahnya Suramlan sebagai tersangka.

Selain penindakan, KPK juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar lebih memerhatikan pengisian jabatan di daerah. KPK juga meminta agar proses seleksi tiap-tiap jabatan dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak independen.

“KPK koordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri untuk memperhatikan pengisian jabatan-jabatan di daerah. Di samping itu sejak dulu KPK mengimbau agar setiap jabatan diseleksi secara terbuka dan melibatkan pihak independen dalam proses seleksi tersebut,” kata dia.

KPK menangkap delapan orang dalam OTT di Klaten, Jawa Tengah pada 30 Desember 2016 lalu. Selain Sri, KPK menangkap Kasie SMP Disdik Pemkab Kebumen Suramlan, PNS Nina Puspitarini, Slamet, Bambang Teguh, staf honorer Panca Wardhana dan dua orang swasta Sunarso (SNS).

Usai ditangkap, delapan orang terjaring OTT dibawa ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk diperiksa. Sekitar pukul 23.00 WIB, penyidik dan delapan orang terjaring OTT tiba di kantor KPK, Jakarta.

Setelah dilakukan gelar perkara dan pemeriksaan 1×24 jam, KPK menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah Bupati Klaten Sri Hartini sebagai pihak penerima dan Kasie SMP Disdik Pemkab Klaten Suramlan sebagai pihak pemberi.

Dari penangkapan itu, KPK menyita uang sebesar Rp 80 juta, Rp 2 miliar, USD 5.700, dan SGD 2.035. Pemberian uang berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan berkaitan dengan pengisian organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Saat ini, Sri ditahan di Rutan KPK. Sementara Suramlan ditahan di Rutan Guntur untuk 20 hari pertama. (put/JPG)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Ternyata Begini Strategi KPK Jerat Setnov di Kasus E-KTP

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ...