Home » POLITIK » Pemblokiran Situs Secara Sewenang-wenang, Ancam Kebebasan Berpendapat
Fadli Zon

Pemblokiran Situs Secara Sewenang-wenang, Ancam Kebebasan Berpendapat

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melakukan pemblokiran terhadap situs berita yang dianggap menyebarkan konten kabar Hoax dan ilegal. Tak hanya itu, pemerintah pun berencana membuat Badan Cyber Nasional (BCN) untuk mengatasi kasus cyber crime dan menyaring berita bohong.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan tindakan Kemkominfo. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini menjelaskan, tindakan pemblokiran yang sewenang-wenang itu melanggar konstitusi dan mengancam kebebasan berpendapat.

”Tindakan pemblokiran yang sewenang-wenang, selain dapat melanggar konstitusi, juga mengancam kebebasan berpendapat yang telah dibangun,” ujar Fadli dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (4/1). Karena itu, Fadli menekankan kebijakan pemblokiran harus dijalankan secara transparan, serta harus melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.

”Kemkominfo punya tata kelola yang harus dijalankan sebelum melakukan pemblokiran. Ada proses pendahuluan. Baik itu verifikasi, pemanggilan pengelola situs, hingga akhirnya diputuskan, apakah cukup dengan peringatan keras atau layak mendapatkan sanksi pemblokiran,” ketus Fadli dilansir INDOPOS (Jawa Pos Group).

Selain itu, kata Fadli, para pengelola situs juga memiliki identitas yang jelas dan resmi. Bisa ditelusuri. Sehingga tidak sulit untuk melakukan verifikasi dan pemanggilan. ”Pemerintah harus melakukan sesuai prosedur, agar tidak subjektif,” tandas Fadli.

Ketua Umum DPN HKTI ini juga menekankan bahwa publik berhak tahu prosedur serta alasan pemblokiran. Dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur bahwa masyarakat berhak mengetahui dasar dari setiap keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah.

Fadli juga menekankan bahwa hal lain yang justru penting untuk dikontrol serta ditertibkan oleh Kemkominfo adalah keberadaan akun-akun palsu yang sudah jelas melakukan fitnah dan hujatan. Namun ini tidak dilakukan dan bahkan dibiarkan. (dil/yuz/JPG)

loading...

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Mendagri Diminta Turun Tangan, Dana Pilkada Hanya Untuk 29 Daerah

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  meminta ...