Home » POLITIK » Cegah ‘Gayus Tambunan’ di Sukabumi, Desak Penarikan Pajak Sistem Online
Petugas sedang melayani konsumen di Kantor Pajak Pratama Kota Sukabumi, kamis (18/5). FOTO: DIANA/RADARSUKABUMI

Cegah ‘Gayus Tambunan’ di Sukabumi, Desak Penarikan Pajak Sistem Online

SUKABUMI– Anggota DPRD Kota Sukabumi, Budiyanto Hukin mendesak Pemkot Sukabumi untuk memberlakukan sistem online dalam sistem pembayaran pajak. Sistem itu untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam bertransaksi.

Menurut Budiyanto, ia menilai, kini disinyalir pendapatan pajak banyak tercecer hingga tak masuk kas daerah.
“Buktinya target untuk pendapatan dari pajak hotel dan pajak hiburan tidak tercapai. Mungkin saja sebagian dari pajak-pajak tersebut diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya dengan nada curiga, kemarin (18/5).

Ia menilai, pembayaran pajak menggunakan sistem manual betul-betul rawan penyimpangan. Makanya, DPRD melayangkan usulan pembayaran pajak menggunakan sistem online.

“Menurut saya, pemberlakuan sistem online merupakan solusi untuk meningkatkan PAD dari pajak daerah.  Kenaikan tarif pajak bukan solusi karena malah memberatkan pengusaha dan tidak menjamin dapat menaikkan PAD,” terangnya.

Ia menyebutkan, saat melakukan kunjungan kerja (kunker) atau study banding ke Kota Bogor bersama rombongan beberapa waktu lalu, di pemerintah Kota Bogor sudah menerapkan penarikan pajak menggunakan sistem online.

Dengan sistem pajak online itu, dapat menjamin transparansi informasi. Sehingga publik bisa memantau pemasukan dari pajak daerah.
“Dengan demikian kami pun dapat mengestimasi secara akurat besaran pajak yang dapat ditarik,” terangnya.
Sistem penarikan pajak menggunakan online itu juga bisa mengantisipasi munculnya jutawan-jutawan dadakan model gayus Tambunan di Kota Sukabumi.

“Para oknum petugas pemungut pajak yang biasa memain-mainkan dana pajak untuk kepentingan pribadi akan dibuat mati kutu,” tandasnya.

Ia menyebutkan, kini sistem penyetoran pajak di Kota  Sukabumi masih manual. Termasuk pajak hotel dan pajak hiburan. ia juga meyakini dengan sistem manual tersebut sangat terbuka kesempatan bagi oknum pemungut pajak daerah untuk berbuat tidak jujur.

“Dalam hal pembayarannya, bisa melalui bank atau fasilitas ATM. Sistem ini akan memperkecil tatap muka antara petugas pajak dengan wajib pajak,” tutupnya.(cr11/d)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Tentukan Arah Politik, PKB Minta Saran Ulama

CIKOLE– Dalam menentukan arah politik di Pilwalkot 2018, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Sukabumi ...