Home » UTAMA » BERITA KOTA SUKABUMI » Banyak Hak Peserta BPJS Tak Terpenuhi
SOSIALISASI: Masyrakat Antusias ikuti acara sosialisasi yang digelar oleh BPJS dan Anggota DPR RI Komisi IX di Jalan Pramuka, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, kemarin (17/5).

Banyak Hak Peserta BPJS Tak Terpenuhi

SUKABUMI– Untuk memberikan pemahaman akan hak-hak masyarakat sebagai penerima BPJS, Anggota DPR RI Komisi IX dengan Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan melalukan sosialisasi di Jalan Pramuka, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, kemarin (17/5).
Kepala Cabang BPJS Kota Sukabumi, Adrian Ridwan Malik mengklaim, sebenarnya pemahaman masyarakat akan BPJS sudah mengetahuinya, namun yang menjadi persoalan masyarakat masih banyak yang belum memahami soal hak-haknya.

Untuk memberikan pemahaman itu, tentu BPJS harus banyak melakukan sosialisasi ke berbagai kalangan masyarakat sebagai peserta BPJS. Terlebih, hak peserta itu wajib dipenuhi pihak BPJS. Sepeti yang tertuang dalam UU 24 tahun 2011 tentang BPJS pasal 1 menjelaskan, bahwa salah satu tugas dari BPJS kesehatan itu harus meyosialisasikan.
Kantor Cabang Kota Sukabumi ini membawahi tiga wilayah. Yaitu Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.

 

“Hingga kini, jumlah pesertanya yang terdaftar mencapai 3,4 juta jiwa. Jika dikalikan total populasi sudah mencapai 70 persen.
Sedangkan khusus Kota Sukabumi sudah mencapai 81 persen total populasi menginjak usia hingga cukup sebentar lagi,” tutur Adrian.
Pihaknya membayar klaim dari keseluruhan fasilitas kesehatan  ada Foto Kartu Tanda Penduduk (FKTP) Foto Kartu Tanda Lain (FKRTL ) ke rumah sakit dalam perbulan sekitar 60 miliar dari wilayah Kokab Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.
Dirinya membicarakan masalah khusus tingkat kontektabilitas denda khusus untuk wilayah kerja untuk peserta mandiri itu sangat rendah, tidak mencapai 30 persen. Artinya yang membayar premi kontineu hanya 30 persen dari setiap bulannya.
“Peserta harus tetap bayar tunggakan, namun tidak ada biaya denda tunggakan, Jika masyarakat menunggak 2 tahun, cukup bayar 1 tahun saja, namun jika pada saat pelunasan tunggakan kemudian setelah 45 hari pasien masuk rumah sakit dan harus dirawat bayar denda 2,5 persen dari total cleannya, tapi kalau hanya berobat di klinik tak apa,” bebernya.
Sementara itu, Anggota  DPR RI Komisi IX, Ribka Ciptaning menyebut, sosialisasi ini wajib dilaksanakan pihak BPJS dan menjadi hak masyarakat. Ia menilai, hingga kini masih banyak masyarakat yang belum faham betul tentang hak haknya sebagai peserta BPJS.

 

“Apa kegunaan BPJS itu sendiri sehingga ketika masyarakat berada di Rumah Sakit (RS), apa yang bisa dimanfaatkan dan seperti apa cara pembayarannya,” tuturnya.
Selain itu, Ribka menyebutkan, masyarakat juga belum mengetahui obat apa yang harus dibeli dan tak dibeli. Sehingga menjadi tugas dari pihak medis, tak bisa menyebut  DPAHO (jenis golongan obat) di dalam daftar obat. Karena itu merupakan bahasa orang medis. “Sedang rakyat tak mengerti itulah tugas rumah sakit bukan pasien,” bebernya.

Pasien pun diberikan pemahaman dengan bahasa yang familiar. Tak hanya itu, masyarakat juga harus diberi pemahaman tentang rujukan, dan hak haknya. Jangan sampai  pasien yang bisulan  merujuk ke rumah sakit, sedangkan penyakit itu sebenarnya masih bisa dirawat di puskesmas.
Dirinya menyebutkan, masyarakat belum sepenuhnya faham dan mengetahui tentang kegunaan dari BPJS ini. Sehingga sosialisasi harus sering dilkaskanakan.
Ia membeberkan, masayarakat tahu tentang BPJS, namun banyak hak hak masyarakat yang tak terpenuhi, misalnya harus bayar, kuitansi disimpan, hal itu menguntungkanlah lumayan, dan bisa dipergunakanan untuk keperluan lain, misalnya untuk beli buku anak.

Ribka menyebut, banyak kegunaan BPJS yang dimanfaatkan oleh orang tak bertanggung jawab jangan salahkan Undang Undangnya, bidangnya justru ketidaktahuan itu kembali lagi yang menjadi penyebab.
“Ini tak gampang, perlu orang yang sabar menjelaskan kepada rakyat, bahwa masyarakat juga mempunyai hak yang sama seperti para pejabat,” jelasnya.

Dalam undang undang Rumah Sakit (RS)  RSUD  tidak boleh dijadikan sebagai sumber Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), menurutnya, jika ingin dijadikan sebagai sumber PAD bisa didapatkan dari sumber lain, supaya RS tidak ditarget. Yang harusnya tak perlu di rawat malah perlu dirawat.
Banyak kasus yang menyebut bahwa kelas sudah penuh akhirnya masyarakat diberikan kelas VIP padahal ruang kelas 1 ada, hingga akhirnya masyarakat harus mengeluarkan uang sendiri.

 

“Saya tahu, banyak sekali mafia seperti itu, itu melanggar sehingga subsidi silang itu tak berarti tidak harus ada swasta di RSUD,” paparnya.

Menurtunya, RSUD dari mulai membeli tanah, pondasi dan alat alat memakai yang negara uang rakyat, APBN yang sumbernya dari APBD, provinsi, kabupaten dan kota ya untuk rakyat.

 

“Jika ingin subsidi silang ya dibuatkah RS swasta  investor dipanggil ditekan agar memberikan anggaran ke pemerintah daerah untuk membiayai rakyat, kepala daerah harus bersikap seperti itu,” kritiknya.
Dana tersebut nantinya digunakan untuk membiayai masyarakat sendiri, misalnya untuk mengembangkan kelas, ruangan, dan juga fasilitas itu diperbolehkan

.(cr11)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Anggota PP Dibekali KTA Nasional

SUKABUMI – Anggota Pemdua Pancasila Kota Sukabumi kian hari kian bertambah. Berdasarkan data di Markas ...