Berita Terkini
Home » BERITA » HNSI Minta Pemerintah Sejahterakan Nelayan
AUDIENSI: Puluhan nelayan yang tergabung dalam HNSI melakukan audiensi bersama jajaran Polres Sukabumi, unsur DPRD Kabupaten Sukabumi serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi. FOTO: SUBHAN/RADARSUKABUMI

HNSI Minta Pemerintah Sejahterakan Nelayan

PALABUHANRATU – Belum adanya titik terang soal nasib para nelayan lobster yang berujung pada perusakan Mapolsek Cisolok beberapa waktu lalu. Sejumlah nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi kembali menggelar audiensi untuk kali kedua di Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, belum lama ini.

Puluhan perwakilan nelayan ini meminta pemerintah untuk mensejahterakan nelayan di tengah berjalannya aturan pelarangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyangkut soal lobster.

Ketua HNSI Kabupaten Sukabumi, Dede Ola mengatakan, pihaknya meminta pemerintah bisa mengambil sikap terkait penerapan aturan soal penangkapan benur (benih lobster) oleh KKP. Di tengah perekonomian masyarakat nelayan yang harus diperhatikan kesejahtraannya.

“Saya kira dengan kebijakan yang tidak dibarengi pemberdayaan masyarakat nelayan, akan menyulut konflik vertikal antara masyarakat nelayan dan penegak hukum karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat nelayan,” paparnya kepada Radar Sukabumi.

Menurut Dede, dirinya paham dan sangat menerima terkait dengan aturan tersebut. Hanya saja, pemerintah juga harus memikirkan cara untuk memberikan solusi atas kesejahteraan masyarakat nelayan sebagai pengganti dari konsekuensi aturan yang sebelumnya dibuat.

“Secara aturan, sebetulnya menerima. Tapi bila berbicara kesejahteraan pemerintah pun seharusnya sudah memikirkan langkah untuk masyarakat, sehingga nantinya tidak terjadi konflik seperti beberapa waktu lalu,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Kabupaten Sukabumi, Gloria mengatakan, pemerintah sejauh ini telah memberikan solusi untuk pemberdayaan masyarakat.

Salah satunya menyangkut masalah pembiayaan melalui bekerja sama dengan pihak perbankan nasional.

“Pemerintah telah menghibahkan uang sebesar Rp10 miliar kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk mengatasi masalah perekonomian masyarakat, di antaranya masyarakat nelayan bisa mengajukan pinjaman tanpa bunga,” terangnya.

Bahkan, kata Gloria, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengalokasikan dana sebesar Rp1,5 miliar untuk masalah sosial di masyarakat.

“Uang itu dalam bentuk program di Dinsos khusus untuk mengatasi masalah sosial,” tambahnya.

Lebih lanjut Gloria menambahkan, sebagai usulan HNSI sebelumnya, pemerintah tengah mempersiapkan bantuan untuk nelayan sebagai solusi atas dampak aturan KKP.

“Nelayan jangan kawatir, kami dari pemerintah akan mempersiapkan solusi untuk kesejahteraan masyarakat nelayan,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Kasat Pol Airut Polres Sukabumi, AKP Amran K menjelaskan, pihaknya akan terus berupaya untuk memberikan penyadaran hukum kepada masyarakat, khususnya para nelayan agar bisa mematuhi hukum yang berlaku.

“Kami selaku aparat penegak hukum akan terus berupaya menjalankan tugas dalam menegakkan hukum,” terangnya.

(cr10/t)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Jalan Longsor Timbun Tiga Rumah

SUKABUMI – Hujan deras yang mengguyur wilayah Sukabumi beberapa hari terakhir, mengakibatkan jalan penghubung dua ...